Medan, MISTAR.ID
Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendesak alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit tahun 2023 bisa lebih besar lagi. Adapun untuk pembahasan alokasi ini sudah sampai ke Kementerian Keuangan.
Seperti yang diungkapkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi, Jumat (19/5/23). “Sudah sampai dibahas di DPR, sudah dibahas oleh Menteri Keuangan. Tapi sampai kemana sekarang ini saya belum tahu. Saya belum cek lagi. Nanti akan saya cek lagi ke BPKAD,” terang Edy.
Menurutnya, dengan peningkatan DBH ini ke Pemprov Sumut ditujukan untuk perbaikan infrastruktur di Sumut juga. “Semua pasti tahu diperlukan perbaikan untuk jalan di kabupaten/kota. Maka ini yang harus kita lakukan bersama seluruh semua pihak. Harus semua pengertian, jangan saling menyalahkan. Kita bekerja dan kita serius,” ungkapnya.
Saat ditanyakan terkait pengerjaan proyek perbaikan jalan Rp2,7 triliun atau program multiyears. Disebutkan Edy akan berakhir di 31 Desember 2023 dan proyek ini terus berjalan.
Baca juga :Â DPRD Sumut Dorong DBH Sawit di Sumut Mendapat 30 Persen, Baskami: Semua Kabupaten/Kota Kita Minta untuk di Aspal
“Saya cek terakhir ada di 33% atau 40%. Berarti saat ini Pemprov itu belum membayar karena harus ada pengecekan pasti adalah secara keseluruhan baik itu jalan, badan jalan maupun drainase. Ini harus terpenuhi berapa persen nanti akan dibayar oleh Pemprov. Jadi kalau ada orang yang mengisukan Pemprov rugi padahal Pemprov belum bayar. Bahkan saya sudah memonitor Waskita Karya pada minggu lalu mereka sudah keluarkan pembangunan jalan itu kurang lebih Rp918 miliar,” ungkapnya.
Untuk itu, Edy juga meminta maaf pada rakyat Sumut sebab masih berusaha menyelesaikan paling tidak mencapai pemantapan 65-70%. “Mohon doakan semua rakyat Sumatera Utara kita bisa memberikan kesejahteraan pada rakyat semua,” sebutnya. (Anita/hm19)
