Deli Serdang, MISTAR.ID
Penanggulangan kemiskinan tidak hanya untuk membebaskan dan melindungi masyarakat dari ketidakmampuan dalam konsumsi dasar. Tapi juga mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya.
“Seperti kesehatan, pendidikan dan partisipasi kehidupan ekonomi, sosial, politik serta budaya secara penuh agar dapat menjalani kehidupan yang sejahteraan,”kata Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Deli Serdang di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati setempat di Lubuk Pakam, Senin (10/10/22).
Wabup Yusuf Siregar menjelaskan, persentase kemiskinan Kabupaten Deli Serdang merupakan yang paling rendah se-Provinsi Sumatera Utara. Namun, secara jumlah, sebanyak 92.520 orang miskin merupakan yang ketiga paling tinggi setelah Kota Medan dan Kabupaten Langkat.
Baca juga:Â Maret 2022, Angka Kemiskinan di Sumut 8,42 Persen
Untuk mengatasi permasalahan itu, tambahnya, TKPK telah dibentuk Pemkab Deli Serdang melalui surat keputusan (SK) Bupati Deli Serdang, No 41 Tahun 2021. Dimana TKPK memiliki tugas sangat berat agar masyarakat Deli Serdang tidak masuk ke dalam garis kemiskinan.
“Tim ini bertujuan untuk mempermudah dalam penanganan kemiskinan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan. Upaya ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga non pemerintah. Seperti organisasi masyarakat serta dunia usaha,”paparnya.
Kata Yusuf Siregar, TKPK daerah bertugas menganalisis kondisi kemiskinan daerah. Merancang anggaran belanja yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan, serta menyusun instrumen yang tepat untuk melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah.
Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, meliputi penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran, penerima sasaran program dan implementasi program di tingkat masyarakat.
Baca juga:Â Dampingi Presiden Tinjau Infrastruktur di Nias Barat, Gubernur Edy Harapkan Tekan Angka Kemiskinan
Wabup berharap kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) sebagai Sekretaris TKPK bersama tim dapat melakukan analisis belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tepat menyasar pada masyarakat miskin di Deli Serdang.
Sehingga, sebutnya, program di tiap OPD lebih memperhatikan program penanggulangan kemiskinan, khususnya 37.364 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluar Harapan (KPM PKH) yang saat ini terdata.
Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) dan rencana aksi daerah menjadi suatu keharusan yang dijadikan acuan dalam penyusunan penganggaran program OPD.
“Saya berharap agar tim yang telah dibentuk dapat lebih proaktif, baik dalam memberikan bahan perencanaan, pemantauan, maupun membantu dalam pemecahan masalah yang timbul di lapangan,” harap Wabup.
Baca juga:Â Angka Kemiskinan Cukup Tinggi, Dewan Minta Pemko Medan Lebih Inovatif dan Kreatif
Kemiskinan, tambah dia, merupakan isu prioritas yang harus ditangani oleh semua pihak. Langkah inovatif perlu dikembangkan, perluasan program dan ketepatan kelompok sasaran untuk percepatan capaian penurunan kemiskinan tahun 2023 dan 2024.
Di tempat yang sama, Kepala Bappedalitbang Deli Serdang, Remus H Pardede dalam laporannya mengatakan, rapat TKPK merupakan tahapan lanjutan dari rapat sebelumnya untuk melakukan review terhadap perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tiap perangkat daerah. (rinaldi/hm09)
