Medan, MISTAR.ID
Persoalan kemiskinan di Kota Medan tidak bisa dilihat melalui angka atau statistik. Sebab, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, angka kemiskinan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu.
“Saat pandemi Covid-19 melanda Kota Medan dan secara nasional, angka kemiskinan kita naik dan kemudian turun lagi. Pemko Medan melihat datanya dari situ. Nyatanya banyaknya data yang masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga indikator kemiskinan ini bisa kita perlebar,” ucap Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah, Senin (10/10/22).
Dikatakan Bahrum, indikator kemiskinan yang diperlebar yakni ada masyarakat miskin menjadi lebih miskin. Penyebabnya adalah inflasi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan lainnya. Sehingga kembali memunculkan persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di masyarakat.
Baca juga: Wali Kota Medan Bobby Nasution Langsung Edukasi Masyarakat Cegah Stunting
“Akhirnya mau tidak mau, banyak masyarakat kita sekarang yang miskin dan hampir miskin akibat tingginya harga kebutuhan-kebutuhan. Bahkan, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakatnya sebesar 2 persen dari APBD untuk menanggulangi kemiskinan,” katanya. Dijelaskannya, pemerintah pusat meyakini bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini terganggu.
“Jadi kalau disimpulkan, kita tidak bicara data. Dengan berbagai instrumen yang ada, kita pahami bahwa penduduk Kota Medan banyak yang perlu mendapatkan bantuan tambahan, apakah itu bentuk bantuan karena kemiskinan atau miskin karena tiba-tiba ketidakmampuan. Makanya kita tidak bicara data,” jelasnya.
Lanjut politisi PAN ini, saat ini DTKS yang sudah didaftarkan sebanyak Rp700 ribu lebih. Jika dipresentasekan, kebutuhan masyarakat Kota Medan terhadap bantuan tersebut begitu tinggi.
“Persoalan apakah itu kemiskinan atau ada regulasi-regulasi inflasi yang tinggi dan kenaikan harga BBM, kita tidak menghitung angka itu. Yang pasti hari ini, penduduk Kota Medan kebutuhannya mendapatkan bantuan itu sangat tinggi,” pungkasnya.
Baca juga: Pemprov Sumut Segera Berikan Bansos Rp400 Ribu ke Masyarakat
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Khoiruddin Rangkuti mengaku bahwa Pemko Medan terus berupaya menanggulangi kemiskinan melalui program-program yang dikolaborasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Di Dinas Sosial Kota Medan sendiri, bentuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan adalah memberikan bantuan ke organisasi kemasyarakatan, itupun hanya kepada 25 kelompok saja. Bantuan kota juga hanya alat bukan dana,” ucap Khoiruddin.
Dijelaskan Khoiruddin, dalam setiap kelompok tersebut hanya diisi 5-10 orang. Ia mencontohkan, jika kelompok tersebut membutuhkan alat untuk usaha katering, maka Dinas Sosial Kota Medan akan memfasilitasinya.
“Itulah yang dilakukan Dinas Sosial dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Tapi kalau secara global, bisa ditanyakan ke Bappeda Kota Medan, karena mereka Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan,” jelasnya.
Baca juga: 521 Yatim Piatu di Siantar Bakal Dapat Bansos Rp200 Ribu, Kapan Cairnya?
Lanjut Khoiruddin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya merupakan program pemerintah pusat, Pemko Medan hanya fasilitatornya.
“Agar mendapatkan bantuan ini, harus terdaftar dulu di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dan disinilah peran kita (Dinas Sosial),” pungkasnya. (rahmad/hm09)
