Simalungun, MISTAR.ID
Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melalui akun media sosial (medsos) Facebook dan Instagram memosting 20 Kabupaten/Kota tertinggi rawan politik uang (money politik), Minggu (10/9/23).
Simalungun pun masuk dalam urutan ke -20. Selain Simalungun, daerah lainnya juga yang masuk daftar Kabupaten/ Kota tertinggi rawan politik uang tersebut yakni, Lampung Barat yang berada di urutan ke -19 dan Bangka Selatan di urutan 18. Lalu Bandung Barat dan Kota Magelang di urutan 16 dan 17.
Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun Adillah Faruari Purba mengatakan, pihaknya bakal memaksimalkan kinerja selama Pilkada mendatang.
“Kita akan memaksimalkan kinerja-kinerja yang ada di Panwascam. Makanya Panwascam dulu itu tidak mendapatkan anggaran untuk sewa tempat dan segala macamnya karena minim anggaran. Hanya Rp15 miliar,” ungkap Adillah Faruari.
Baca juga:Â Jelang Pilpanag Gelombang II, Polres Simalungun Gelar Patroli Skala Besar
Maka untuk memaksimalkan kinerja pengawasan Pemilu pihaknya berharap anggaran di Bawaslu Simalungun itu dapat meningkat dan tidak seperti tahun sebelumnya.
“Hari ini kita ingin Kabupaten Simalungun dan Bawaslu memaksimalkan kinerja. Kapasitas edhok yang ada. Bukan lebih, tapi ini sudah pas-pasan (anggaran). Uda sangat minim ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Faisal Riza terkait masuknya Simalungun dalam daftar 20 Kabupaten/ kota tertinggi rawan politik uang mengatakan, politik uang sebagai jalan yang paling banyak diminati oleh kedua pihak. Peserta pemilu dan juga pemilihnya.
“Saya kira, Simalungun itu potret dari banyak sudut daerah di Sumatera Utara. Politik uang sebagai jalan yang paling banyak diminati oleh dua pihak. Peserta pemilu dan pemilihnya,” ujar Faisal saat diminta tanggapannya, Kamis (31/8/23).
Baca juga:Â Anggaran Pilkada di KPU dan Bawaslu Simalungun Belum Final, Kesbangpol: Besok Kita Bahas Lagi
Lanjutnya lagi, politik uang itu bagian dari kompensasi dari absennya kaderisasi Partai Politik (Parpol). Absennya aktivis partai dalam kerja kemasyarakatan sehari-hari. Politik uang dikatakannya bagian dari respon kebosanan rakyat dengan politik janji yang bersifat jangka panjang.
“Tanpa advokasi kerja kerakyatan yang dikenali masyarakat, tiba-tiba datanglah caleg menawarkan diri untuk dipilih. Maka langkah praktisnya menaklukkan suara rakyat ya dengan bayaran,” pungkasnya. (Hamzah/hm20)
