Simalungun, MISTAR.ID
Ketidakmampuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) membawa data pertanggungjawaban dana desa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) membuat Komisi I DPRD Simalungun kesal, Kamis (25/8/22). Akibatnya, rapat terpaksa ditunda kembali.
Pihak DPMPN sendiri tidak memenuhi data yang diminta Komisi I. Ketua Komisi I DPRD Simalungun Erwin Saragih mengatakan, pihaknya telah meminta data saat RDP pertama beberapa hari lalu, yakni data pertanggungjawaban kegiatan dana desa dan RKP APBDdes 2022.
Komisi I juga meminta data terkait jumlah dan nama, serta data berita acara serah terima jabatan pangulu nagori yang habis masa jabatannya pada 17 Agustus 2022 kepada Pj pangulu di 245 nagori di Simalungun.
Baca Juga:Terkait Pilpanag di Simalungun, Komisi I DPRD: Ditunda atau Dilaksanakan?
Menurut Erwin, data-data tersebut harusnya sudah ada pada hari itu. Karena data tersebut sudah diminta 3 hari yang lalu saat RDP pertama.
Erwin juga mengatakan, data-data yang diminta itu sebagai data pendukung dalam RDP tersebut. “Itu data-data yang kita minta sebagai bahan di rapat ini. Tapi satu pun tidak ada yang diberikan,” ujarnya kesal.
Erwin mengatakan, apa yang dilakukan DPMPN tidak bisa dimaklumi lagi. Karena waktu yang diberikan untuk pengumpulan data sudah sesuai dengan permintaan DPMPN.
“Satu dua hal bisa kita maklumi. Tapi ini kita bicara data. Kita berangkat dari data itu. Apalagi ditundanya rapat sebelumnya juga karena kurangnya data itu,” bebernya.
Baca Juga:Komisi IV Pertanyakan Proyek DAK Fisik SD di Simalungun
Menanggapi hal itu, Kepala DPMPN Simalungun Jonni Saragih mengatakan, belum diserahkannya data dimaksud ke Komisi I karena belum selesai dari nagori itu sendiri.
“Pekerjaan saya selesai jika dari nagori sudah selesai. Kita juga tidak sembarangan memberikan data kepada Komisi I,” ucapnya.
Pihaknya kembali meminta waktu kepada Komisi I untuk mempersiapkan data yang diminta. “Kami minta waktu. 1 September akan kami lengkapi,” ucapnya.(roland/hm12)
