Simalungun, MISTAR.ID
Kekurangan guru masih menjadi masalah di Kabupaten Simalungun. Hal itu diketahui dari kunjungan kerja DPRD Simalungun di lapangan. Di mana kekurangan guru masih terdapat di hampir seluruh kecamatan di kabupaten itu.
Kekurangan guru itupun menjadi pertanyaan besar, dan harus diambilkan solusinya oleh Dinas Pendidikan Simalungun.
Wakil Ketua DPRD Simalungun Samrin Girsang menganggap, kekurangan guru ini terjadi karena tidak meratanya pembagian tugas atau guru di seluruh Kabupaten Simalungun.
Baca Juga:2.103 Guru di Simalungun Menunggu Hasil Seleksi Kompetensi PPPK
Dinas Pendidikan harus mendata ulang, siapa-siapa saja guru, berapa jumlah guru seluruhnya dan dimana saja ditempatkan.
Di utarakannya, dirinya sendiri menemukan kasus, dimana ada seorang guru yang tidak mengajar, namun masih mendapatkan gaji.
“Ini sebenarnya masalah yang bisa diatasi. Data semua guru, catat dan peta kan akan dimana saja mereka mengajar. Karena ada berstatus guru, tidak mengajar tapi bergaji,” kata Samrin Girsang dalam Rapat Badan Anggaran bersama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), Senin (25/7/22).
Dalam rapat itu, Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Zocson Silalahi sudah membuat saran dan solusi atas permasalahan kekurangan guru tersebut.
Pihaknya sudah mengarahkan kepala sekolah, untuk merekrut guru honorer yang dibiayai dari dana BOS dengan gaji Rp300 ribu per bulan.
Di waktu yang sama, Binton Tindoan menyarankan agar Pemkab Simalungun melakukan perekrutan honorer guru, yang dibiayai APBD.
Hal tersebut dikatakan Binton, karena adanya pergeseran penggajian guru honorer yang telah masuk PPPK, yakni sekitar 200-an guru honorer.
Baca Juga:Pemkab Simalungun Seleksi Penerimaan ASN PPPK Tenaga Guru, Ini Persyaratannya
“Kemarin kan kita anggarkan gaji mereka itu selama satu tahun, dan ini mereka telah masuk PPPK yang artinya kita masih bisa merekrut honorer baru untuk guru, dari anggaran yang tersedia,” kata Binton Tindaon.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Simalungun Frans Saragih belum bisa langsung mengabulkan masukan tersebut.
Pihaknya masih akan meminta petunjuk dari pemerintah atasan apakah masih bisa melakukan perekrutan honorer, yang dimana informasinya honorer daerah akan dihapus di tahun mendatang.
“Akan kita surati dan meminta pentunjuk dulu dari pemerintah atasan terkait ini, agar kita tidak melakukan kesalahan,” kata Frans Saragih.
Untuk diketahui, Simalungun kekurangan guru sebanyak 2.948 orang. (roland/hm12)
