Pematangsiantar, MISTAR.ID
Wali Kota Susanti Dewayani menyampaikan Kota Pematangsiantar telah ditetapkan sebagai lokasi fokus (lokus) stunting. Sejak awal Januari 2023, ada 284 balita mengalami stunting.
Karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar terus melaksanakan program untuk percepatan penanganan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis tersebut.
“Alhamdulilah, per akhir tahun 2023 telah berkurang 68 balita, sehingga saat ini tinggal 216 balita yang mengalami stunting,” kata Susanti saat Entry Meeting bersama Wali Kota dan OPD Pemerintah Kota (Pemko), Selasa (27/2/24).
Baca juga:Â Pemko Pematangsiantar Incar Juara PPD Tingkat Nasional
Kegiatan Entry Meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Wali Kota Pematangsiantar itu terkait evaluasi program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
Dengan kehadiran BPKP, Susanti optimis bahwa program-program yang dimotori Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Pemko Pematangsiantar bersama sejumlah OPD akan mampu menurunkan angka stunting.
Susanti pun berharap, BPKP dapat memberikan bimbingan dan arahan agar program-program yang telah disiapkan Pemko Pematangsiantar untuk menurunkan angka stunting dapat tepat sasaran dan efisien.
Di tahun 2023, sambung Susanti, angka stunting sebesar 14,3 persen. Angka itu masih di bawah rata-rata Sumatera Utara.
“Mudah-mudahan kami dapat melakukan percepatan penanganan stunting di Kota Pematangsiantar,” kata Susanti.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Farid Firman, mengapresiasi komitmen Wali Kota Pematangsiantar untuk menyukseskan pengentasan kemiskinan dan penanganan Stunting.
“Tidak salah kita menetapkan Kota Pematangsiantar menjadi salah satu daerah evaluasi karena komitmen kepala daerahnya begitu kuat dalam menyukseskan program nasional ini,” sebut Farid.
Baca juga:Â Animo Pengunjung Tinggi, Tiket F1 Powerboat yang Dijual Online Habis
Melalui evaluasi itu, BPKP ingin membantu dan memastikan daerah bisa mengoptimalkan keterbatasan dana agar lebih fokus dan prioritas menangani stunting serta pengentasan kemiskinan.
“Nantinya kita akan melihat program dan kegiatannya. Kami nanti akan menyampaikan apa adanya, ini demi kebaikan Kota Pematangsiantar,” katanya.
Ia mengaku optimis, melihat komitmen Wali Kota Susanti Dewayani untuk terus menurunkan angka stunting di Kota Pematangsiantar.
“Di sini kami ingin memastikan dan memberikan peran konsultatif kepada pemerintah daerah, agar design penganggarannya efektif dan efisien,” ucapnya. (Jonatan/hm22)
