Wednesday, May 28, 2025
home_banner_first
SUMUT

Wakil Bupati Toba Singgung Kinerja BKPSDM dan TPP Pegawai yang Belum Cair

journalist-avatar-top
Senin, 26 Mei 2025 10.51
wakil_bupati_toba_singgung_kinerja_bkpsdm_dan_tpp_pegawai_yang_belum_cair

Wakil Bupati Toba, Murphy Sitorus saat memimpin apel. (f: ist/mistar)

news_banner

Toba, MISTAR.ID

Wakil Bupati Toba, Murphy Sitorus, menyoroti sejumlah persoalan dalam kinerja kepegawaian saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Bupati Toba, Senin (26/5/2025) pagi. Dalam arahannya, ia menyinggung kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dinilai belum optimal dalam menanggapi keluhan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Murphy mengapresiasi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai proaktif dan turun langsung ke masyarakat untuk menangani berbagai persoalan. Ia berharap BKPSDM dapat menerapkan pendekatan serupa dengan mendatangi langsung setiap dinas guna menyelesaikan persoalan kepegawaian.

"Pernah enggak kalian pergi ke dinas-dinas itu, tanya apa yang kurang soal pegawai itu? Kenapa semua urusan harus datang ke kantor kalian, itu pun susah selesai?" ujarnya.

Murphy juga mengungkapkan dirinya kerap menerima keluhan langsung dari ASN, salah satunya mengenai status kepegawaian yang tidak kunjung jelas.

"Kemarin ada yang sampaikan ke saya, sampai sekarang dia tetap calon guru. Dia ASN dari SMA, ditempatkan di sekolah. Awalnya saya pikir dia penjaga sekolah, ternyata calon guru dan sampai sekarang statusnya belum berubah," katanya.

Selain persoalan kepegawaian, Murphy juga menyinggung keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga saat ini belum diterima oleh para ASN. "Sampai sekarang tidak cair. Padahal kita sendiri yang mengerjakan ini," ucapnya.

Ia menegaskan TPP adalah hak pegawai dan harus segera diselesaikan. Untuk itu, ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) agar segera mengambil langkah konkret. "Jadi nanti Pak Sekda agar duduk bersama untuk menyelesaikan ini," katanya.

Murphy menjelaskan keterlambatan pencairan TPP disebabkan oleh belum adanya validasi dari Kementerian Keuangan terhadap besaran TPP ASN Kabupaten Toba. "Kalau itu menjadi kendala, maka silakan gunakan aturan yang lama dulu. Jika nanti ada kekurangan, kita berikan di bulan berikutnya," tuturnya. (nimrot/hm24)

REPORTER:

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN