Medan, MISTAR.ID

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Yahdi Khoir, menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut Tahun 2026 berpotensi mengalami penyesuaian.

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan Mistar terkait hasil efisiensi anggaran dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya dapat dialokasikan untuk pemulihan kondisi pascabencana di Sumut.

“Pergeseran anggaran dan alokasi hasil efisiensi anggaran itu bisa dilakukan untuk pemulihan bencana ini. Tetapi perlu ada pembahasan secara bersama, supaya pergeseran anggaran dan efisiensi itu tepat sasaran,” kata Yahdi, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Sumut, kepada Mistar saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).

Ia menjelaskan, potensi tersebut bisa saja dilakukan, ditambah kondisi beberapa kabupaten/kota yang terdampak bencana longsor dan banjir saat ini cukup darurat.

“RPJMD itu bisa diubah atau dilakukan penyesuaian. Contohnya seperti Covid-19 kemarin, itu kan diubah. Jadi, kalau kondisinya sangat sulit untuk mencapai target RPJMD, itu sudah tidak memungkinkan, sehingga perlu ada penyesuaian dengan memperhatikan kondisi anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu faktor penting dalam mengatasi pemulihan pascabencana di Sumut adalah sumber anggaran yang harus diperhatikan dan benar-benar ditangani secara serius dari berbagai sektor.

“Misalnya pada pajak air permukaan dan pajak kendaraan bermotor, itu harus dimaksimalkan, karena pendapatan kita pada 2025 saja tidak mencapai target,” tutur Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumut itu.

Selain itu, ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait keuangan, khususnya dengan Menteri Keuangan yang saat ini menjadi patokan penting dalam penggunaan kebijakan anggaran.

“Menteri keuangan kita ini orang yang memiliki visi dan cendekiawan, tetapi mengurus negara tidak bisa mengandalkan itu saja. Harus ada kearifan dan kebijaksanaan. Kalau itu tidak dibarengi, maka akan sulit menjalankan negara ini,” ujarnya.

Menurutnya, harus ada penyesuaian dan pemahaman tertentu dalam mengatasi kondisi bencana seperti ini. Jika Sumut mengalami kondisi darurat, sudah seharusnya dilakukan tindakan darurat untuk mengatasinya. Hal itu dikatakan Yahdi, terkhusus kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut.

“Bapenda harus berupaya secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan. Setidaknya mencapai target saja itu sudah bagus. Tidak usah melebihi target dulu, kalau tidak mencapai 100 persen, minimal 99 persen tercapai kan hebat,” kata Yahdi.

Lebih lanjut, ia menilai terdapat hal yang kurang tepat dalam penentuan Kepala Bapenda Sumut. Menurutnya, jabatan tersebut sudah seharusnya diisi oleh orang yang layak dan tepat untuk menduduki posisi tersebut.

“Kepala Bapenda seharusnya dapat menempuh langkah yang progresif, jangan langkah santai dan biasa saja. Hal itu bertujuan untuk mencapai pendapatan yang optimal, sehingga dalam kondisi pemulihan saat ini, anggaran Sumut cukup untuk menangani pemulihan,” ucapnya.

Ia juga berharap pemerintah pusat dapat membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) maupun kabupaten/kota dalam menangani pemulihan pascabencana, khususnya pada sektor infrastruktur di Sumut. (hm27)