Karo, MISTAR.ID
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Kemakmuran Karo (Gemuk) melakukan unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Kabanjahe, Sumatera Utara, Kamis (2/6/22).
Titik kumpul dimulai dari Makam Pahlawan Kabanjahe. Sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan massa mulai berorasi di halaman kantor Kejari Karo. Aksi itu berlangsung tertib meski ada sedikit pembakaran ban di gerbang kantor kejari.
Adapun tuntutan massa yang disampaikan Monas Ginting dan Heriko Sembiring yakni mengusut tuntas kasus yang dinilai merugikan dan mendesak Kajari mundur dari jabatannya.
Baca Juga:Sekilas Tentang Kematian Cawir Metua dalam Suku Karo, Keluarga Tidak Menerima Tuppak
“Berdasarkan informasi yang kami terima, setiap kepala dinas, kepala sekolah dan kepala desa di lingkungan Pemkab Karo dipanggil Kejari dan dijadikan kasus. Selanjutnya setelah dimintai sejumlah uang dengan cara mengutus oknum kepercayaannya, ketika negosiasi sesuai dengan kemauannya, maka kasus akan ditutup. Bagi dinas yang tidak menyetor dan tidak mematuhi aturan yang sudah ada, maka akan terus diproses dan ditingkatkan kasusnya, sehingga pada saat ini seluruh kepala dinas, kepala sekolah dan kepala desa merasa ketakutan untuk bekerja,” bebernya.
Berdasarkan laporan sejumlah kepala OPD, kepala sekolah dan kepala desa merasa resah dan tidak berani mengerjakan proyek, karena kerap dipanggil oknum jaksa.
Sehingga diharapkan bidang pengawasan Kejati Sumut segera turun ke Kabupaten Karo untuk melakukan investigasi.
Baca Juga:Bentrok di Puncak Siosar Karo, Polisi Amankan 17 Tersangka
“Jika benar terbukti ada oknum jaksa yang meminta proyek dan setoran sesuai pengaduan OPD tersebut. Kami berharap kepada bidang pengawasan Kejati Sumut untuk menindak tegas oknum tersebut sesuai aturan yang berlaku. Jangan kita biarkan pembangunan di daerah Karo mandek karena ketakutan para OPD yang diduga karena terus dipanggil oleh oknum jaksa,” ujarnya.
“Maka atas dasar informasi yang diterima tersebut kami mendapat laporan dan data dari OPD, kepala desa dan kepala sekolah terkait indikasi pemerasan yang dilakukan oknum-oknum tertentu di kejaksaan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, massa minta kasus tersebut diusut tuntas karena bisa berdampak buruk terhadap Tanah Karo Simalem.
“Karena tidak ada yang berani menganggarkan anggaran yang peruntukannya untuk pembangunan jalan, drainase, pengadaan bibit, pupuk dan obat-obatan yang peruntukannya untuk rakyat bumi Turang sudah terhambat dan kami anggap merugikan masyarakat,” tegas mereka dalam orasi yang didampingi penanggung jawab aksi Robinson Purba.
Baca Juga:Kerusuhan di Puncak 2000 Siosar Karo, Sejumlah Korban Luka, Sepeda Motor dan Warung Dibakar
Pihaknya juga mendesak Kajari Karo mundur karena telah mengangkangi delapan perintah Presiden Jokowi dan kesepakatan kerjasama tiga lembaga negara.
Menanggapi hal tersebut, Plh Kajari Karo Ranu Wijaya SH mengatakan, untuk sementara pihaknya tidak bisa menanggapi tuduhan massa karena Kajari sedang tugas luar dan kembali pada 6 Juni 2022 mendatang.
Sementara Kasi Intel L Nardo Sitepu menampik tuduhan tersebut. Katanya tuduhan itu tidak benar.(eva/hm12)
