Baca juga:Â Dua Tersangka Korupsi Proyek Jalan Ditahan, Kajari Samosir: Tak Tertutup Ada Tersangka Baru
“Contohnya papan informasi desa tidak pernah ada dibuat di Kantor Desa. Rapat-rapat musyawarah desa kurang jelas. Sehingga program APBDes patut dipertanyakan. Untuk itu APH yang memiliki wewenang dalam melakukan pengusutan dugaan kerugian keuangan negara agar segera bertindak,” ujar salah seorang warga inisial SS.
Kepala Inspektorat Kabupaten Dairi, Eddy Banurea yang dicoba dihubungi mistar.id lewat selulernya, Kamis (31/8/23) tidak bersedia menerima telepon awak media walau sedang dalam keadaan aktif. (Manru/hm21).
