Asahan, MISTAR.ID

Proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Sei Pematang Baru, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, diduga berjalan tanpa pengawasan optimal.

Kegiatan yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut beranggaran Rp11,1 miliar yang bersumber dari APBN 2025–2026.

Pantauan Mistar pada Rabu (4/3/2026) di lokasi proyek, tidak terlihat adanya petugas pengawas dari pihak rekanan maupun dari KKP yang berjaga untuk memantau proses pembangunan.

Seorang pria yang ditemui wartawan saat duduk di pos penjagaan lokasi pekerjaan menyebutkan pengawas jarang hadir.

“Tidak ada, jarang kemari pengawasnya,” ujarnya singkat, sembari memberikan nomor seseorang yang disebutnya sebagai rekanan.

Selain persoalan pengawasan, pelaksanaan proyek KNMP juga menuai kritik dari warga sekitar. Aswat, 45 tahun, salah seorang warga Desa Sei Pematang Baru, menilai program tersebut pada dasarnya sangat baik untuk mendukung kesejahteraan nelayan.

Namun, ia menyayangkan proses pengerjaan yang dinilai tidak melibatkan masyarakat setempat.

“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya belum tentu sesuai harapan nelayan di sini. Pekerjaannya tidak ada yang dari warga setempat, semua didatangkan dari luar, banyak dari Jawa,” ucap Aswat saat ditemui wartawan.

Menurutnya, banyak pemuda dan tukang bangunan di desa tersebut yang sebenarnya memiliki kemampuan pembangunan proyek KNMP. Namun hingga kini, tidak satu pun warga lokal yang diberi kesempatan bekerja.

Ia juga mengaku menerima informasi bahwa pihak rekanan bahkan berencana menambah tenaga kerja dari luar daerah dari Pulau Jawa.

Upaya konfirmasi kepada pihak rekanan terus dilakukan. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak rekanan yang disebut bernama Hayruddin belum memberikan tanggapan.

Untuk diketahui, Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas hidup masyarakat pesisir.

Program ini bertujuan mentransformasi desa pesisir menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing.

Melalui program ini pemerintah menargetkan peningkatan produksi perikanan hingga sekitar 800 ton per tahun per lokasi, penyerapan sekitar 700 tenaga kerja per lokasi, serta peningkatan nilai ekonomi kawasan. (hm20)