Friday, November 20, 2026
SUMUT

Produksi Padi Tapteng Terpuruk, Masinton Siapkan Strategi Ketahanan Pangan

Mistar.idJumat, 20 November 2026 pukul 18.45 WIB
produksi_padi_tapteng_terpuruk_masinton_siapkan_strategi_ketahanan_pangan

Sekda Tapteng, Binsar TH Sitanggang, saat membuka Rapat Koordinasi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah. (foto: dok. Diskominfo Tapteng/Mistar)

Tapteng, MISTAR.ID - Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, masih menghadapi persoalan rendahnya produktivitas padi. Padahal, daerah ini memiliki lahan sawah lebih dari 15.000 hektare. Namun, produktivitas padinya justru berada di peringkat ke-30 dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu. Terlebih, sekitar 11,8 persen penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan sehingga kenaikan dan fluktuasi harga beras berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Aula Dinas Pendidikan Tapteng, Jumat (20/11/2026).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Tapteng, Binsar TH Sitanggang, Masinton menyebut pangan sebagai kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah belum pantas dibanggakan apabila masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

"Pengalaman bencana banjir dan tanah longsor berulang dalam dua tahun terakhir telah membuat daerah masih berada pada masa transisi darurat menuju pemulihan, menjadi pengingat nyata bahwa kebutuhan paling mendesak masyarakat saat kondisi darurat adalah ketersediaan beras," ujarnya.

Sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, Pemkab Tapteng telah menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut diselaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025.

Meski demikian, Masinton mengingatkan bahwa keberadaan regulasi harus diikuti ketersediaan stok beras di gudang serta mekanisme penyaluran yang tepat waktu.

Ia menegaskan, pengelolaan cadangan beras pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Program tersebut berkaitan dengan enam dari sembilan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Keenam misi tersebut mencakup bidang kesehatan, keadilan sosial, kemandirian ekonomi, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta perencanaan daerah dan desa.

Untuk memastikan program berjalan efektif, Masinton menyampaikan lima arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait.

Pertama, Dinas Ketahanan Pangan diminta segera membentuk tim teknis dan menuntaskan perjanjian kerja sama dengan Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga sebelum akhir 2026.

Kedua, BPKPAD dan Bappeda diminta memastikan alokasi anggaran cadangan pangan tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2027.

Ketiga, Dinas Pertanian diminta mengutamakan pengadaan cadangan beras dari gabah petani Tapteng. Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani setempat.

Keempat, Dinas Sosial, Dukcapil, dan BPS diminta memetakan data penerima bantuan secara by name, by address untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Kelima, unsur Forkopimda, Satgas Pangan, dan para camat diminta mengawal distribusi hingga ke titik penyaluran. Setiap kilogram beras yang keluar dari gudang juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Masinton menekankan agar rakor tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Hasil pembahasan harus diwujudkan melalui kesepakatan bersama yang pelaksanaannya dikawal secara berkelanjutan.

"Ketersediaan beras, penyaluran hingga ke desa terjauh, sinergi lintas sektor, serta kesiapsiagaan bencana merupakan bagian dari perwujudan visi Tapteng Naik Kelas, Adil untuk Semua, Sahata Saoloan, serta semangat bangkit lebih cepat dan pulih lebih kuat," katanya.

Sementara itu, Plh. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tapteng, Harrys P.T. Sihombing, dalam laporannya menyampaikan bahwa rakor tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025, serta Perbup Tapteng Nomor 14 Tahun 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi para pemangku kepentingan, menyepakati pembagian peran dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan beras, serta mematangkan langkah pelaksanaan program menuju Tahun Anggaran 2027. (*)