10.6 C
New York
Sunday, April 28, 2024

Penunjukan Pj Kepala Daerah di Sumut Didominasi Pejabat Pusat

Medan, MISTAR.ID

Terkait penunjukan Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini menjadi sorotan, karena dominasi pejabat yang berasal dari pemerintahan pusat.

Zeira Salim Ritonga selaku anggota DPRD Sumut menegaskan, usulan nama-nama calon Pj Bupati/Wali Kota hendaknya tidak hanya menjadi formalitas semata.

“Jika nama-nama yang diusulkan oleh daerah tidak dipertimbangkan, tidak ada gunanya meminta usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut,” ujar Zeira, pada Selasa (19/3/24).

Baca juga:Presiden Jokowi Undang 197 Pj Kepala Daerah ke Istana, Ada Apa?

Zeira menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah pusat, Pemprov dan DPRD Sumut dalam proses penunjukan Pj Bupati/Wali Kota. Dalam proses penunjukan, kewenangan berasal dari pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota. Namun, ia menyoroti kurangnya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pengisian Pj kepala daerah.

Menurut Zeira, Pj kepala daerah haruslah sosok yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan tentang lingkungan sekitar agar kebijakannya tidak salah arah. Ia juga menekankan pentingnya konsultasi antara pemerintah pusat dengan DPRD Sumut dalam proses penunjukan.

Dalam waktu dekat, akan ada 3 lagi Pj Bupati di Sumut yang akan dilantik untuk mengisi jabatan yang lowong. Sedangkan Pj kepala daerah yang sudah dilantik berasal dari pejabat pusat, antara lain, Pj Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Pj Bupati Padang Lawas (Palas).

Baca juga:Ombudsman Sarankan Keterlibatan Publik untuk Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Namun, di tengah dominasi pejabat pusat, Zeira menegaskan, perlunya mengakomodir usulan Pj Bupati/Wali Kota yang diajukan oleh daerah. Ini penting agar proses penunjukan lebih terukur dan mempertimbangkan kebutuhan serta kearifan lokal.

“Dengan adanya masukan ini, diharapkan proses penunjukan Pj Bupati/Wali Kota di Sumut dapat menjadi lebih transparan dan mengakomodir aspirasi, serta kebutuhan daerah,” pungkasnya. (hutajulu/hm16)

Related Articles

Latest Articles