Toba, MISTAR.ID
Dampak Pandemi Corona Virus Diasase 2019 (Covid-19) mengakibatkan sejumlah badan usaha besar maupun usaha kecil merugi, bahkan sebagian terpaksa gulung tikar hingga beralih usaha lain.
Akibat dampak pandemi, pemerintah memang tengah melakukan sejumlah upaya pemulihan perekonomian masyarakat dengan tujuan agar perekonomian dapat perlahan bangkit, keluar dari keterpurukan akibat resesi ekonomi yang diakibatkan pandemi tersebut.
Di Kabupaten Toba, saat ini tengah berlangsung pemulihan ekonomi masyarakat dengan menggelontorkan mega anggaran, salah satunya peningkatan Indeks Pertanaman Komoditi Jagung pada lahan persawahan dan lahan kering. Tak tanggung-tanggung, anggarannya mencapai Rp6,1 miliar.
Namun, di tengah pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Toba melalui anggaran pengadaan benih jagung pada program peningkatan indeks pertanaman tersebut, hanya dilakoni oleh perseorangan yang menjadi rekanan dalam pengadaan benih, yang berakibat munculnya protes dari sejumlah rekanan di daerah kawasan wisata Danau Toba, salah satu Destinasi Super Prioritas di Indonesia itu.
Baca Juga:Peduli Warga Terdampak Covid-19, Anggota Fraksi NasDem DPRD Tambah Paket Sembako
Kekecewaan sejumlah rekanan atas pengadaan benih itu, diungkapkan sejumlah rekanan kepada Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Toba Boy Antoni Simangunsong di kantornya, Kamis(23/9/21).
Kepada anggota DPRD Kabupaten Toba dari Partai Nasdem sekaligus Ketua Komisi B itu, Direktur PT Balige Putra Utama Frits Uliando Simanjuntak mencetuskan kekesalannya atas kebijakan Pemkab Toba, yang berkesan tidak mengakomodir rekanan lokal di Toba.
“Kami kan masyarakat Toba yang juga mengalami dampak pandemi Covid-19, masa kami tidak diakomodir untuk diberdayakan dalam pengadaan benih itu, padahal anggaran paket itu luar biasa besar mencapai Rp6,1 miliar. Yang paling menyedihkan, pengadaan itu cuma dikerjakan oleh satu perusahaan saja, sementara rekanan di Toba cukup banyak, padahal pajak perusahaan tetap kami bayarkan untuk dipergunakan pemerintah dalam mendukung pembangunan,” beber Frits Uliando bernada kesal.
Senada, Benson Fran Sitorus yang juga sebagai rekanan di Toba selaku Direktur CV Beres Grup, juga menyayangkan kebijakan yang dilakukan Pemkab Toba dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Toba.
Baca Juga:Ketua DPRD Toba: Upayakan Pemanfaatan APL Desa Siregar Aek Nalas
“Kami adalah rekanan, penyedia jasa di banyak bidang, kapan kami akan diperhatikan Pemkab Toba? Selama ini penghasilan dari jasa perusahaan, berputar di Toba, bukan keluar dari Toba,” tandas Benson.
Lebih lanjut, Benson Sitorus dan Frits Uliando Simanjuntak didampingi rekanan lainnya berharap, agar DPRD proaktif untuk melakukan monitoring dan pengawasan terkait setiap paket di Kabupaten Toba, baik tender maupun penunjukan langsung yang diduga melalui penggiringan yang masif oleh sekelompok oknum.
Usai mendengar keluhan dan aspirasi terkait hal ini, Boy Antoni Simangunsong berharap Pemkab Toba kiranya dapat memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya, baik dari segala latar belakang, salah satunya teman-teman yang bergabung di Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa.
“Di samping itu, kami juga menyarankan kiranya Pemkab Toba untuk memberdayakan para rekanan asli putra daerah yang tinggal menetap di Kabupaten Toba “Bona Pasogit”, untuk bersinergi dalam membangun Kabupaten Toba yang kita cintai ini,” jelasnya.(james/hm10)
 mengakibatkan sejumlah badan usaha besar maupun usaha kecil merugi, bahkan sebagian terpaksa gulung tikar hingga beralih usaha lain.){kind=link}