Pakpak Bharat, MISTAR.ID
Bupati Pakpak Bharat diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pakpak Bharat Jalan Berutu, didampingi para pimpinan OPD menerima sejumlah perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Pakpak Bharat (AMPPPB), saat melakukan aksi damai di depan perkantoran Bupati Pakpak Bharat, Kamis (13/10/22).
Sekda bersama Kadis Kominfo Augusman Harapan Padang, langsung menemui perwakilan AMPPPB, dan mengajak masyarakat tersebut ke Ruang Nusantara komplek perkantoran Bupati Pakpak Bharat.
Sekda Jalan Berutu mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat ingin langsung bertemu dengan AMPPPB, namun bupati sedang berada di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Medan sebagai tindak lanjut terhadap akses akses jalan di wilayah Pakpak Bharat, termasuk jalan yang baru longsor di Kecamatan STTU Jehe.
Baca Juga:Pemkab Pakpak Bharat Terima Bantuan DID Rp8,9 Miliar
Menanggapi beberapa peryataan sikap yang disampaikan AMPPPB kepada Pemkab Pakpak Bharat, Jalan Berutu mengatakan Pemkab Pakpak Bharat tidak anti kritik, justru kritik itu penting buat pemerintah untuk bisa mengevaluasi program-program atau SDM yang mana saja mesti harus diperbaiki, dan akan ditindaklanjuti asalkan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan atau regulasi yang ada.
Salah satu permintaan AMPPPB, terkait seringnya bupati keluar daerah, Jalan Berutu menjelaskan, bahwa melihat kondisi Pakpak Bharat, di mana APBD dan PAD Pakpak Bharat kecil, maka, untuk mendukung program daerah, bupati harus banyak melakukan koordinasi dan komunikasi di luar daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta CSR untuk mendukung program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Kalau bupati terus berada di daerah ini, bagaimana bisa mendapat dukungan program dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” kata Jalan Berutu.
Baca Juga:Karnaval Kendaraan Hias dan Budaya Awali Puncak Perayaan Pesta Budaya Oang-Oang Pakpak
Dalam hal memperioritaskan ASN putra daerah untuk menduduki jabatan eselon, ada regulasi yang mendasari bagaimana bisa duduk di jabatan tinggi pratama, eselon III dan jabatan tertentu, harus memenuhi ketentuan dan regulasi yang ada.
“Kita ini adalah bagian dari NKRI, tentu peraturan berlaku di seluruh Indonesia. Kami perlu membenahi ASN supaya bisa mempunyai kopetensi yang sama dan memenuhi regulasi, sehingga bisa didudukkan sesuai dengan porsinya,” sebutnya.
“Namun, ini bisa sebagai bahan perhatian kami bagaimana mempertimbangkan regulasi itu dengan tidak melanggar peraturan yang ada,” katanya lagi.
Baca Juga:Meriahnya Pesta Budaya Oang-Oang di Pakpak Bharat
Lebih lanjut dikatakannya, semua program pemerintah pasti dilaksanakan dengan pro rakyat. Contoh, bantuan beasiswa saat ini dianggarkan Rp8,4 miliar per tahun dalam membantu masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi.
“Intinya, arah dan tujuan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat dilaksanakan sesuai dengan yang sudah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat,” terang Jalan Berutu.(sampang/hm10)
