Medan, MISTAR.ID
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bintang Puspayoga mengunjungi sekaligus menggelar sosialisasi dan peluncuran Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Bebas Stunting di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Selasa (26/4/22).
Dalam kegiatan tersebut, Menteri PPPA RI menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan, Sumut termasuk provinsi yang memberikan perhatian kepada upaya penurunan angka stunting. Apalagi secara keseluruhan di Sumut, berdasarkan laporan BKKBN menyebutkan sebanyak 13 kabupaten/kota memiliki prevalensi stunting di atas 30%.
Hadir dalam acara sosialisasi, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Hasto Wardoyo, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari, sejumlah bupati/wali kota, serta pimpinan OPD.
Baca Juga:Pakpak Bharat Raih Predikat Harapan Kedua Penanganan Stunting di Sumut
Masalah stunting anak, kata Bintang Puspayoga, merupakan fokus pembangunan pemerintah, sejalan dengan program Kementerian PPPA yang juga mengurusi persoalan pemberdayaan perempuan dengan semangat menyelesaikan persoalan secara bersama.
“Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ini yang harus diperhatikan dan diselesaikan bersama,” kata Bintang Puspayoga.
Untuk itu, katanya, banyak inovasi dilakukan oleh BKKBN, karena memang tujuannya adalah bagaimana menekan angka stunting serendah-rendahnya. Dengan begitu, tugas gubernur dapat terbantu karena ada lembaga dan pihak terkait yang juga peduli dengan kondisi ini.
Untuk langkah Pemprov Sumut sendiri, Gubsu Edy Rahmayadi akan terus berupaya menekan stunting, sehingga diharapkan pada tahun depan, penurunan prevalensi terjadi signifikan. Karena perlu konsep yang matang sebelum langkah lanjut ditentukan.
Baca Juga:Angka Stunting di Sumut Tinggi, Madina Capai 47 %
“Kami menyadari angkanya masih jauh dari target kita,” kata Edy.
Berdasarkan data BKKBN, dimana 13 dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut berstatus merah alias memiliki prevalensi stunting di atas angka 30%.
Ia melaporkan data dan kondisi serta kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengambil langkah penurunan stunting. Namun Pemprov Sumut berkomitmen akan mengatasi kesulitan tersebut.
Senada dengan itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengapresiasi respons Gubernur-Wakil Gubernur Sumut terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting. Sebagaimana amanah Presiden, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia.
“Target angka stunting di 2024 adalah 14%. Jadi ini menjadi kendala dalam mencapai bonus demografi di tahun 2035-2040. Sehingga generasi yang kita cetak mulai sekarang harus bebas stunting,” sebutnya. (anita/hm12)
