Medan, MISTAR.ID
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Herdensi mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp1,9 triliun.
Hal ini dikatakannya usai beraudiensi dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang juga dihadiri Bawaslu Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (13/2/23). Akan tetapi, menurut Herdensi karena Pemilu dilakukan serentak, ada potensi berbagi anggaran dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Dilaksanakan di tahun yang sama, bulan yang sama dan hari yang sama berarti ada potensi sharing anggaran antara APBD Pemprov Sumut dan kabupaten/kota, mana item-item yang kira-kira bisa di sharing,” sebut Herdensi.
Baca juga: 45.822 Pantarlih di Sumut Mulai Coklit Data Pemilih Pemilu 2024
Oleh sebab itu, KPUD meminta Gubernur Sumut untuk memfasilitasi pertemuan dengan bupati dan walikota se-Sumut. Menurut perhitungan KPUD saat ini komposisi biaya Pemilu 2024 sekitar Rp700 miliar dari Pemprov Sumut dan Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota.
“Kalau memang bisa sharing dengan kabupaten/kota maka anggaran dari Pemprov Sumut sekitar Rp700 miliar, sisanya Rp1,2 triliun dari kabupaten/kota, mudah-mudahan bisa sharing dengan kabupaten/kota,” kata Herdensi.
Sementara itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut mempersiapkan Pemilu serentak 2024 secara matang. Apalagi Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu serentak pertama untuk legislatif, kepala daerah dan presiden.
Baca juga: Bawaslu Batu Bara Ajak PJS Ikut Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024
Edy Rahmayadi tidak ingin, karena kurangnya persiapan KPUD, Bawaslu dan pemerintah akan merugikan masyarakat atau peserta Pemilu. Hal yang lebih diwaspadai Edy Rahmayadi adalah timbulnya kerusuhan akibat kurangnya persiapan KPU, Bawaslu dan pemerintah.
“Yang sebelumnya, Pemilu dilakukan secara terpisah masih ada yang ribut, tahun depan Pemilu serentak, jadi persiapannya harus benar-benar matang, jangan sampai gara-gara kurangnya persiapan kita ada celah yang membuat masyarakat dirugikan,” pesan dan mengatakan bahwa September 2024 tidak lama lagi. (anita/hm09)
