Medan, MISTAR.ID
Menyikapi hal pemberian peringatan UNESCO berupa kartu kuning, Pergerakan Penyelamat Danau Toba (PPDT) meminta Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BPTC-UGG) bertindak cepat menempatkan orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan kepengurusan, guna merawat keindahan Danau terbesar di Asia Tenggara itu.
Salah seorang perwakilan PPDT, Ombang Siboro membeberkan ada 3 rekomendasi yang harus dilakukan agar badan pengelola menjadi lebih baik. Salah satunya, status kelembagaan harus independen dan tidak berada di bawah dinas tertentu.
“Kalau boleh jujur-jujuran kita, kawasan Danau Toba ini lebih dari cukup untuk (siapa) yang memimpin badan pengelola ini. Kalau nggak sanggup, mundur deh,” katanya di hadapan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Baskami Ginting, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbud Parekraf) Sumut, Zumri Sulthony dan jajaran Dinas Lingkungan.
Baca juga:Â Bahas Kartu Kuning, BPODT Kumpulkan Pemkab se-Danau Toba dan BPTC-UGG
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Ketua DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, pada Rabu (25/10/23), Ombang menuturkan, yang kedua pada sisi pembiayaan dengan skema hibah. Pemimpin harus memiliki komunikasi yang mumpuni, selain mampu mencari sumber dana.
“Maka itu pemimpin harus yang pandai berkomunikasi dengan para Bupati. Tantangan utamanya nanti untuk dapat menghimpun dana, selain hibah dari provinsi,” paparnya.
Dan terakhir, sambungnya, pentingnya warga lokal yang menjadi pengurus langsung BPTC-UGG, sehingga selain biaya yang lebih murah, juga memiliki keterikatan yang kuat dengan Danau Toba.
Baca juga:Â Pemerintah dan Masyarakat Diminta Jaga Ekosistem Agar Danau Toba Tidak Terkena Kartu Merah dari UNESCO
“Local people paling utama. Kenapa? Karena dia punya rasa mencintai Danau Toba, karena itu kampung halamannya sendiri. Ada social engagemnet di situ. Ada rasa sukarelawan. Biaya lebih murah karena lebih dekat lokasi tempat tinggalnya dengan pekerjaannya,” tukas Ombang. (jonatan/hm16)
