Deli Serdang, MISTAR.ID

Anggota Komisi II DPRD Deli Serdang dari Fraksi Partai Golkar, Zul Amri, mengaku kecewa dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya BPBD Deli Serdang. Menurutnya, sarana dan prasarana (sarpras) yang tidak memadai menjadi faktor jatuhnya korban jiwa dalam insiden banjir yang menerpa kawasan Sunggal, Deli Serdang.

Ditemui di kediamannya di Dusun VII Desa Payageli, Zul Amri mengatakan lebih kurang 13 ribu Kepala Keluarga (KK) dengan total hampir 19 ribu jiwa terdampak dalam banjir tersebut. Jumlah tersebut berada di Dusun I, II, III, V, VI, dan VII Desa Payageli.

“Penyebab banjir kita sama-sama pahami, hampir tiga hari hujan lebat terus-menerus turun dan memang kondisinya, airnya memang tidak tertampung lagi. Banjir ini adalah salah satu kondisi yang kita tidak bisa pungkiri dan melawan situasi yang ada,” ucapnya, Jumat (28/11/2025).

Ironisnya, masyarakat sekitar nyaris melakukan evakuasi dan penyelamatan diri sendiri. Pasalnya, bantuan perahu karet yang diturunkan pihak BPBD dikatakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

“Dalam hal ini, kita secara pribadi sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang sangat kecewa dengan kinerja BPBD Deli Serdang yang mengerahkan bantuan perahu karetnya. Mesin-mesinnya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga banyak korban hari ini. Hari ini kita dengar korban ada sekitar 5 orang meninggal dunia akibat lambatnya penanganan,” tuturnya.

Dikatakannya, warga mengaku kedinginan saat menunggu bala bantuan. Bahkan banyak masyarakat lanjut usia tidak bisa dievakuasi dari rumahnya.

“Airnya memang luar biasa dingin. Bahkan orang-orang tua jompo itu tidak bisa terselamatkan. Sarana dan prasarananya—perahu karet yang dikirim oleh Dinas BPBD Deli Serdang—itu sangat tidak layak untuk situasi yang ada. Mesinnya mesin kecil dan sampai di sini mesinnya rusak dan tidak bisa berfungsi sama sekali,” katanya.

Sejatinya, lanjut Zul Amri, jika sarprasnya memadai, warga juga akan turut membantu proses evakuasi. Selain itu, dikatakannya, Desa Payageli dan Lalang sejatinya memiliki tim Tagana yang dibentuk Pemerintah Kabupaten melalui kepala desa. Namun keseluruhannya dikatakan seperti tidak berguna lantaran sarpras yang tidak memadai.

“Tapi ketika sarprasnya tidak dipenuhi juga, ini nyaris tidak ada guna. Jadi hanya sekadar membentuk organisasi, hanya sebatas memberikan sebuah laporan-laporan ke pusat untuk menjadi sebuah data-data yang baik sudah terbentuk. Faktanya di lapangan tidak ada yang berjalan. Baik Tagananya, bantuan-bantuannya, bentuk-bentuk fasilitasnya,” lanjutnya.

Menurutnya, Desa Payageli merupakan salah satu desa langganan banjir. Seharusnya, pihak kabupaten melalui BPBD bisa memprediksi untuk lebih cepat menurunkan bantuan. Ia pun meminta Bupati Deli Serdang mengevaluasi kinerja dinas-dinas terkait.

“Payageli ini salah satu yang rutin sesungguhnya kena banjir, minimal per 4 tahun atau 5 tahun sekali. Mohon kepada Pak Bupati untuk mengevaluasi ini semuanya. Ini berkaitan dengan kondisi warga, nyawa warga. Andai kata penanganan lebih cepat dan tim evakuasi cepat masuk, ini pasti akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Pria yang tinggal di Dusun VII Desa Payageli itu pun meminta Pemerintah Deli Serdang membangun posko penanganan banjir, khususnya sarana prasarananya, bekerja sama dengan kepala desa. Jika tidak, Zul menegaskan akan menindaklanjuti hal ini ke Gedung DPR.

“Terkhusus Pak Camat, sampaikan pada Pak Camat sampai ke atas agar ini berjalan sebagaimana diharapkan. Jangan lagi makan korban. Cukup ini terakhir kita makan korban dalam kondisi bencana. Ini membicarakan sarana yang tidak lengkap. Kabupaten Deli Serdang yang begitu besar hanya membicarakan tingkat-tingkat yang tidak jelas. Tegas saya sampaikan sebagai Ketua Fraksi Golkar, ini mohon dievaluasi. Kalau tidak, kami akan membicarakan hal ini sampai tingkat Gedung DPR,” ucapnya tegas.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang, Ali Mukti, yang dikonfirmasi via pesan aplikasi Whats App (WA) belum memberikan tanggapan, dan ketika ditelepon juga tidak 'mengangkat' telepon seluler (Ponsel)-nya. (hm27)