Sidikalang, MISTAR.ID
Anggota DPRD Dairi sejauh ini merasa pokok-pokok fikiran Dewan diabaikan pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten Dairi). Kondisi ini berimbas pada penolakan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Dairi tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021
Hal itu dilontarkan dua anggota DPRD Dairi Togar Pasaribu juga selaku Ketua Fraksi Hanura dan Ketua Fraksi Demokrat Mardaulat Girsang di Gedung DPRD Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Rabu (20/7/22)
Kedua anggota DPRD itu mengutarakan, sejumlah pokok fikiran tersebut sudah berulang kali disampaikan lewat sidang paripurna baik secara elektronik (e-pokir) dan secara manual. Padahal pokok fikiran itu manfaatannya sangat berguna bagi masyarakat banyak, maupun yang merupakan aspirasi masyarakat Dairi yang ditampung pada saat reses.
Baca juga:Dua Pimpinan DPRD dan Lima Fraksi Menolak Pembahasan LPj Bupati Dairi T.A 2021
Togar Pasaribu anggota DPRD fraksi Hanura mencontohkan jauh sebelum Jalan Nasional Sidikalang-Medan tepatnya di Sitinjo longsor dan putus total, fraksi Hanura sudah mengusulkan jalan alternatif jalan Panji Bako-Rimo Bunga-Lae Sirambon dan jalan alternatif Panji Porsea-Lae Gerat-Huta Tikka-Panji Dabutar yang wilayahnya di Kecamatan Sitinjo, untuk segera diperbaiki karena sudah rusak parah.
Ditambah kerusakan jalan tersebut semakin parah akibat direkayasa jalan alternatif pasca jalan Nasional Sidikalang-Medan putus total kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Jalan tersebut merupakan akses utama menuju jalan ke lahan-lahan produksi pertanian warga, sampai sekarang tidak ada disentuh perbaikannya,” kata Togar kesal
Hal senada juga diutarakan Mardaulat Girsang DPRD fraksi Demokrat. Ia juga mengaku jauh sebelumnya sudah mengusulkan pembukaan sarana dan prasarana jalan menuju salah satu tempat objek wisata yaitu Siantar Atas persis di atas bukit Danau Toba Silahisabungan.
Tempat ini menurutnya mendukung destinasi wisata Kaldera Toba yang sudah ditetapkan Unescco Global Geopark secara khusus diwilayah Silahisabungan Kabupaten Dairi dan nantinya sangat potensial menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah(PAD). Tetapi hal itu tidak diakomodir.
Diberitakan sebelumnya, melalui keputusan bersama dalam musyawarah dua pimpinan DPRD dari tiga Pimpinan DPRD Dairi dan lima fraksi dari tujuh fraksi menolak pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Dairi tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2021 . Selasa (19/7/22)
Dua pimpinan DPRD yang menolak adalah Wakil Pimpnan Wanseptember Situmorang PD dan Halvensius Tondang PDIP. Sedangkan lima fraksi menyatakan sikap menolak yaitu Fraksi PDIP Idulfitri Tarigan , Fraksi Nasdem Nasib Sihombing, Fraksi Demokrat Mardaulat Girsang, Fraksi Hanura Togar Pasaribu dan Fraksi Pertaki Alfriansyah Ujung.
Baca juga:Dua Pimpinan DPRD dan Lima Fraksi Menolak Pembahasan LPj Bupati Dairi T.A 2021
Dari 10 peserta 3 menerima, diantaranya Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani Partai Golkar dan Fraksi Golkar Depriwanto Sitohang serta Fraksi Gerindra Residen Damanik .
Sebelumnya Wanseptember mengatakan bahwa penolakan pembahasan LPj karena dinilai waktunya tidak mungkin lagi , mengingat waktu pembahasan LPj sesuai jadwal hingga penetapan 31 Juli 2022. Padahal seharusnya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun2019, kepala daerah menyampaikan Ranperda tentang LPj pelaksanaan APBD kepada DPRD dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. (manru/hm06)
