Deli Serdang, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang kembali menggelar Car Free Day (CFD) memasuki pekan kedua, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung arahan Menteri Dalam Negeri terkait efisiensi, sekaligus mendorong pola hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, menyampaikan pelaksanaan CFD diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, sehingga lebih hemat energi dan menekan polusi udara.

“Pemkab Deli Serdang berkomitmen menghadirkan kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terlihat berjalan kaki menuju kantor masing-masing. Namun, masih terdapat pejabat yang menggunakan becak mesin maupun sepeda motor.

Kepala Dinas Sosial Deli Serdang, Yusnaldi, tampak berjalan kaki menuju kantornya dengan membawa ransel. Sementara itu, beberapa pejabat eselon III terlihat tetap menggunakan kendaraan bermotor.

Di sisi lain, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) memilih menggunakan sepeda dayung maupun sepeda listrik sebagai alternatif transportasi selama pelaksanaan CFD.

Meski demikian, praktek berbeda juga ditemukan di sekitar Kantor Bupati Deli Serdang. Berdasarkan keterangan sejumlah pekerja doorsmeer, terdapat ASN dan OPD yang menitipkan kendaraan pribadi mereka untuk dicuci selama jam kerja.

“Banyak juga ASN yang menitipkan kendaraannya (mobil) di doorsmeer untuk dicuci, kemudian diambil setelah pulang kantor,” ucap salah seorang pekerja doorsmeer di sekitar lokasi yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, beberapa pemilik kendaraan diketahui diantar menggunakan sepeda motor oleh pekerja doorsmeer, sementara lainnya menggunakan becak mesin.

Fenomena ini menunjukkan implementasi CFD masih menghadapi tantangan di lapangan, khususnya terkait konsistensi penerapan kebijakan di kalangan aparatur pemerintah sendiri.