Pematangsiantar, MISTAR.ID

Universitas Simalungun (USI) menyatakan komitmennya untuk berperan aktif dalam agenda besar nasional, yakni hilirisasi dan modernisasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen itu diwujudkan melalui pembentukan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HAM) USI, yang diresmikan saat kuliah umum bertema 'Membangun Sinergitas Dunia Kampus dalam Penegakan HAM', Jumat (16/5/2025), di Auditorium Radjamin Poerba.

Rektor USI, Sarintan Damanik, menegaskan bahwa USI siap menjadi laboratorium bagi pengembangan ekonomi rakyat sekaligus pusat kajian hak asasi manusia.

"USI siap mengambil peran strategis dalam proses hilirisasi dan modernisasi ekonomi nasional. Kami ingin menjadikan kampus ini sebagai laboratorium ekonomi sekaligus laboratorium HAM yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar Sarintan.

Wakil Menteri HAM (Wamen HAM), Mugiyanto Sipin, yang menjadi pembicara utama menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif USI membentuk Pusat Studi HAM dan menegaskan dukungan dari Kementrian HAM.

"Kami siap bekerja sama dengan USI, termasuk dalam hal riset, beasiswa, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pembentukan Pusat Studi HAM ini adalah langkah visioner," kata Mugiyanto.

Ia menyebutkan bahwa RPJMN 2024–2029 telah menetapkan hilirisasi dan modernisasi sebagai dua pilar utama pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kampus diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam pemajuan HAM.

"Hak asasi manusia harus menjadi pondasi pembangunan. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa akses terhadap pendidikan dan kesehatan harus setara, serta seluruh perusahaan negara dan swasta menghormati prinsip-prinsip HAM," ujarnya.

Lebih jauh, Mugiyanto mendorong perguruan tinggi lain di Pematangsiantar dan sekitarnya untuk mengikuti jejak USI dengan membentuk pusat studi HAM masing-masing. Ia menjabarkan empat peran strategis dunia kampus dalam penguatan HAM diantaranya, pendidikan dan integrasi HAM dalam kurikulum, riset kolaboratif, advokasi masyarakat, serta membangun budaya kritis terhadap kekuasaan.

Kegiatan kuliah umum sekaligus pelantikan pengurus Pusat Studi HAM ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, para dosen, mahasiswa, serta perwakilan lembaga pemerintahan Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.(indra/hm17)