Serapan Anggaran PUTR Pematangsiantar Baru 75 Persen, DPRD Minta Proyek Dikebut

Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar dalam rapat kerja bersama Kepala Dinas PUTR. (foto: abdi/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID - Hingga akhir Oktober 2026, realisasi anggaran proyek pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematangsiantar baru mencapai sekitar 75 persen dari total pagu Rp99 miliar.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar dalam rapat kerja bersama Kepala Dinas PUTR, Sofian Purba, beserta jajarannya. Pasalnya, tahun anggaran telah memasuki triwulan keempat.
Dalam rapat tersebut, Sofian memaparkan rencana percepatan penyerapan anggaran agar tidak menyisakan terlalu banyak dana hingga akhir tahun. Pihaknya menargetkan tambahan serapan sebesar 15 persen selama November 2026 dan sisanya 10 persen pada Desember.
Sofian mengatakan, sejumlah pekerjaan yang masih berlangsung diupayakan selesai sesuai target dan kontrak yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan, kendala teknis serta perubahan kondisi di lapangan turut memengaruhi kecepatan pengerjaan beberapa paket proyek. Karena itu, pihaknya memberikan perhatian lebih terhadap lokasi pekerjaan yang membutuhkan pengawasan ketat.
Sofian juga menyampaikan bahwa seluruh paket kegiatan dalam anggaran induk telah terikat kontrak. Beberapa di antaranya bahkan sudah memasuki tahap serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO), sementara lainnya masih dalam pengerjaan.
"Ada beberapa yang sudah PHO. Semua kontrak di anggaran induk sudah berjalan. Beberapa masih berlangsung," ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Cindira, bersama anggota komisi mengingatkan agar pengerjaan proyek infrastruktur tidak terus menumpuk menjelang akhir tahun. Sebab, pekerjaan yang dikebut dalam waktu singkat berisiko memengaruhi kualitas hasil pembangunan dan menimbulkan persoalan administrasi.
"Supaya pengerjaannya bisa berjalan sesuai skala, jangan semua dikerjakan di akhir tahun. Seperti setiap tahun, kita selalu memutuskan di akhir tahun. Karena kondisi dan kewenangan kita, kita hanya memprioritaskan pembangunan yang memang bisa kita lakukan," kata Cindira.
Ia menegaskan, rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap perangkat daerah. Tujuannya agar belanja publik terlaksana sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Pematangsiantar.
Cindira juga meminta agar usulan perbaikan dari masyarakat diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan anggaran. "Kami tahu tidak semua permintaan bisa segera dipenuhi. Namun, warga sangat menantikan perbaikan dipercepat agar mereka bisa segera merasakan manfaatnya," tuturnya.
Komisi III turut meminta agar proyek yang masih berjalan, khususnya yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, menjadi prioritas penyelesaian sebelum masa kontrak berakhir.
"Karena waktu pelaksanaan sudah makin sedikit menjelang akhir tahun, kami berharap pekerjaan yang masih berjalan bisa jadi prioritas, terutama yang tingkat kesulitannya tinggi atau kondisi pengerjaannya berat. Kami ingin semua pekerjaan diusahakan selesai tepat waktu supaya tidak ada masalah saat mendekati akhir tahun anggaran," kata Cindira.
Selain membahas proyek fisik, rapat tersebut juga menyinggung rencana anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan belanja pegawai Dinas PUTR pada tahun anggaran 2027.
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan kecukupan alokasi gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk penyesuaian pos belanja menyusul kebijakan efisiensi anggaran.
Cindira meminta agar usulan belanja rutin tersebut ditinjau kembali dan disesuaikan secara rasional, mengingat terdapat sejumlah pos dengan alokasi cukup besar.
"Dalam dokumen, gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp6.296.004.079 dan belanja administrasi umum perangkat daerah Rp1.495.363.438. Mohon ajukan anggaran ini secara lebih rasional, karena beberapa item belanjanya sangat besar," kata Cindira.
Dalam rapat tersebut, sejumlah legislator juga menyoroti lambatnya progres beberapa kegiatan Dinas PUTR. Mereka meminta penjelasan terbuka mengenai kendala di lapangan serta langkah perbaikan agar pembangunan infrastruktur kota tetap berjalan sesuai target.

