Indonesia Pimpin Koalisi Iklim Dunia, Kearifan Lokal Bakal Mendunia

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan pemaparan secara virtual dalam pertemuan tingkat menteri GFCBCA di Antalya, Türkiye, didampingi jajaran kementerian. (foto ilustrasi:nanobanana2/mistar)
Pematangsiantar, MISTAR.ID – Indonesia dipercaya menjadi Ketua Bersama (Co-Chair) Group of Friends for Culture-Based Climate Action (GFCBCA) periode 2027–2028. Posisi strategis dalam koalisi internasional ini membuka peluang bagi Indonesia untuk membawa pengetahuan tradisional masyarakat adat dan kearifan lokal Nusantara menjadi bagian penting dari strategi menghadapi perubahan iklim global.
Penetapan Indonesia disepakati seluruh anggota dalam pertemuan tingkat menteri GFCBCA ke-4 yang berlangsung di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Selasa (17/11/2026). Koalisi tersebut terdiri atas 56 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 27 organisasi internasional.
Indonesia akan menjalankan kepemimpinan bersama Brasil dan Persatuan Emirat Arab (PEA), dua negara penggagas pembentukan GFCBCA pada COP28 di Dubai, 2023. Indonesia juga mendapat mandat sebagai Wakil Ketua yang mewakili kawasan Asia-Pasifik, bersama Spanyol untuk Eropa dan Afrika Selatan untuk Afrika.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kepercayaan tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat diplomasi kebudayaan sekaligus mendorong pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dalam kebijakan iklim internasional.
"Saya menyampaikan penghargaan kepada semua negara anggota atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada Indonesia untuk bertugas sebagai Ketua Bersama GFCBCA. Indonesia siap bekerja sama untuk memperkuat kerja sama internasional, memajukan solusi nyata, dan menempatkan budaya sebagai jantung ketahanan iklim global," ujar Fadli yang mengikuti pertemuan secara virtual.
Subak hingga Smong, Kearifan Lokal Jadi Modal Adaptasi Iklim
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam GFCBCA bukan sekadar pencapaian diplomasi. Negara kepulauan ini memiliki kekayaan pengetahuan tradisional yang selama bergenerasi digunakan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam, menjaga keseimbangan lingkungan, hingga menghadapi bencana.
Sejumlah praktik tersebut dinilai relevan untuk memperkuat ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Di Bali, misalnya, terdapat sistem irigasi Subak yang mengatur pengelolaan air secara kolektif. Di Maluku, hukum adat Sasi berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Sementara di Aceh, lembaga Panglima Laot mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut.
Pengetahuan ekologis serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain. Masyarakat Mentawai memiliki sistem pangan berbasis hutan Tinungglu, sedangkan masyarakat Jawa Barat mengenal Leuit sebagai sistem lumbung padi tradisional.
Di Banten, masyarakat Baduy menerapkan tata guna lahan adat untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Adapun masyarakat Dayak di Kalimantan memiliki praktik pengendalian api tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan.
Salah satu contoh lainnya adalah tradisi lisan Smong di Simeulue, Aceh. Pengetahuan turun-temurun mengenai tanda-tanda tsunami tersebut membantu masyarakat mengenali ancaman gelombang besar dan menyelamatkan banyak nyawa ketika tsunami melanda Aceh pada 2004.
Fadli menegaskan, berbagai praktik tersebut membuktikan bahwa pengetahuan tradisional bukan sekadar peninggalan masa lalu. Sistem pengetahuan yang diwariskan lintas generasi itu memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan lingkungan masa kini.
"Pengetahuan tradisional harus diakui sebagai sistem pengetahuan yang sah dan memiliki kedudukan setara sebagai fondasi ketahanan dan adaptasi iklim," tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dekolonisasi pengetahuan, yakni upaya mengoreksi pandangan yang selama ini cenderung menempatkan pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal di bawah sistem ilmu pengetahuan modern.
Menurutnya, pengalaman masyarakat yang hidup dan berinteraksi langsung dengan lingkungan perlu memperoleh ruang yang setara dalam penyusunan kebijakan iklim. Dengan demikian, strategi adaptasi tidak hanya bertumpu pada pendekatan ilmiah modern, tetapi juga memanfaatkan pengetahuan lokal yang telah teruji dalam kehidupan masyarakat.
Indonesia Revitalisasi 240 Situs Cagar Budaya
Selain memperjuangkan pengakuan kearifan lokal, Indonesia juga memperkuat perlindungan warisan budaya dari ancaman perubahan iklim.
Sepanjang 2026, pemerintah menjalankan program revitalisasi terhadap 240 situs cagar budaya di berbagai wilayah Indonesia. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan situs bersejarah terhadap perubahan kondisi lingkungan dan dampak iklim.
Dua objek yang menjadi perhatian adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah dan lukisan gua prasejarah di Sulawesi.
Borobudur menghadapi risiko pelapukan batu akibat curah hujan tinggi dan salinisasi. Sementara itu, lukisan gua prasejarah di Sulawesi rentan mengalami kerusakan akibat perubahan kondisi lingkungan.
Fadli berharap upaya pelestarian tersebut tidak hanya melindungi warisan budaya Indonesia, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi negara lain dalam mengembangkan strategi adaptasi iklim berbasis warisan budaya, khususnya di kawasan tropis dan khatulistiwa.
"Saya harap upaya pelestarian ini dapat menjadi model internasional bagi adaptasi iklim berbasis warisan budaya di wilayah tropis dan khatulistiwa," ujarnya.
Baru 5 Persen Rencana Iklim Nasional Masukkan Situs Warisan UNESCO
Di tingkat internasional, Indonesia juga mendorong agar aspek kebudayaan masuk dalam perencanaan dan kebijakan iklim nasional setiap negara.
Fadli menyoroti masih terbatasnya integrasi warisan budaya dalam agenda adaptasi perubahan iklim. Meskipun indikator warisan budaya telah diadopsi pada COP30 di Belém, Brasil, pada 2025, ia menyebut baru sekitar 5 persen rencana iklim nasional yang memasukkan situs warisan UNESCO.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperluas perlindungan warisan budaya melalui Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plans/NAPs).
Integrasi ini dinilai penting agar pelestarian situs budaya dan pemberdayaan masyarakat adat tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi menghadapi risiko perubahan iklim.
Fadli pun mengajak seluruh anggota GFCBCA memperkuat komitmen bersama melalui kebijakan, kolaborasi, dan dukungan pendanaan.
"Saya mengajak kepada semua anggota untuk mengintegrasikan budaya ke dalam Rencana Adaptasi Nasional, memberdayakan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta memobilisasi kerja sama dan pembiayaan iklim. Indonesia siap berkontribusi pada upaya kolektif ini," katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Kebudayaan Brasil Margareth Menezes, Menteri Kebudayaan PEA Sheikh Salem bin Khalid Al Qassimi, serta Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Türkiye Nadir Alpaslan.
Fadli didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Budaya Anindita Kusuma Listya serta Direktur Kerja Sama Kebudayaan Mardisontori.
Melalui kepemimpinan di GFCBCA periode 2027–2028, Indonesia berpeluang memperkuat diplomasi kebudayaan sekaligus memperluas pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dalam agenda iklim dunia.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pengakuan tersebut diwujudkan melalui kebijakan konkret, program adaptasi, dan dukungan pembiayaan yang melibatkan masyarakat adat serta komunitas lokal sebagai pemilik pengetahuan dan penjaga lingkungan.
(Antara/UNFCCC//hm27)

