Pematangsiantar, MISTAR.ID

Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menghapus sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan memicu kritik dari kalangan akademisi. Wacana yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek itu dinilai berpotensi mengerdilkan peran perguruan tinggi.

Pengamat pendidikan dari Universitas Simalungun (USI), Dr Bismar Sibuea, memberikan catatan kritis terhadap rencana tersebut. Menurutnya, terdapat kekeliruan paradigma apabila pemerintah hanya memandang perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak tenaga kerja industri.

Dr Bismar menegaskan, secara historis perguruan tinggi didirikan untuk mendidik pola pikir mahasiswa agar mampu berperan luas di tengah masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pekerjaan tertentu.

“Jangan dinormalisasi bahwa perguruan tinggi itu hanya untuk menciptakan mahasiswa demi kebutuhan perusahaan, industri, atau pemerintah. Itu sama saja mengerdilkan peran universitas,” ujarnya kepada Mistar.id, Selasa (12/5/2026).

Ia menambahkan, apabila alumni kemudian bekerja di perusahaan, hal tersebut merupakan dampak dari proses pendidikan, bukan tujuan utama pendidikan tinggi. Menurutnya, menjadikan kebutuhan industri sebagai satu-satunya tolok ukur keberadaan sebuah prodi telah mencederai hakikat perguruan tinggi.

Terkait alasan ketidakrelevanan prodi dengan kebutuhan industri masa depan, Dr Bismar justru menyoroti peran pemerintah sebagai pemberi izin operasional program studi. Ia menilai tidak ada satu pun prodi yang berdiri tanpa persetujuan pemerintah.

“Jika sekarang dianggap tidak relevan, yang gagal bukan perguruan tingginya, tetapi pemerintah dalam menelaah kebutuhan masa depan. Pemerintah seharusnya punya data yang valid. Fenomena kelebihan lulusan di beberapa prodi terjadi karena pemerintah membiarkan prodi yang sama terus dibuka tanpa pembatasan ketat,” tegasnya.

Menanggapi contoh prodi kedokteran yang diprediksi mengalami kelebihan suplai lulusan pada 2028, Dr Bismar mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah menyampaikan wacana ke publik. Menurutnya, membangun sebuah prodi membutuhkan investasi besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

“Mendirikan prodi itu tidak mudah. Kalau ditutup, bagaimana nasib para dosen di sana? Apakah pemerintah sudah menyiapkan skema yang matang?” katanya.

Ia juga menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan oleh pejabat setingkat sekretaris jenderal. Menurutnya, masyarakat akan menganggap pernyataan pejabat kementerian sebagai konsep yang sudah matang, bukan sekadar wacana.

“Pak Sekjen harus ingat, masyarakat beranggapan apa yang disampaikan itu sudah konseptual. Menyampaikan hal yang masih berupa wacana secara prematur hanya akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian di dunia pendidikan,” tuturnya.