Simalungun, MISTAR.ID

Menjelang genap satu tahun masa kepemimpinan Anton Achmad Saragih sebagai Bupati Simalungun pada 20 Februari mendatang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun melontarkan kritik tajam. Mereka menilai, intensitas kehadiran kepala daerah dalam agenda seremonial belum berbanding lurus dengan capaian kinerja yang terukur.

Ketua GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba, menyampaikan hingga saat ini belum terlihat terobosan signifikan yang mampu menjawab persoalan mendasar di Kabupaten Simalungun.

"Sejumlah ruas jalan di beberapa kecamatan masih dikeluhkan warga, pelayanan administrasi belum sepenuhnya efisien, serta optimalisasi potensi pertanian dan UMKM belum menunjukkan percepatan berarti. Namun agenda seremonial terus dipublikasikan seolah semua persoalan telah tertangani," ujarnya, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, kepemimpinan daerah semestinya tidak terjebak pada rutinitas simbolik. Seremoni tanpa evaluasi dan pengawasan yang kuat, kata dia, hanya akan menghasilkan kesan kerja, bukan hasil kerja. Publik, lanjutnya, membutuhkan transparansi capaian program, indikator keberhasilan yang jelas, serta keberanian mengambil langkah korektif terhadap perangkat daerah yang dinilai tidak efektif.

Senada dengan itu, Sekretaris Cabang GMKI, Flora Simbolon, menilai publik lebih sering disuguhi dokumentasi kegiatan simbolik dibandingkan laporan capaian pembangunan yang konkret.

"Rakyat Simalungun butuh kerja nyata, bukan pencitraan yang terus dipublikasikan. Bupati dan Wakil Bupati harus fokus menyelesaikan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

GMKI menekankan jabatan bupati adalah amanah rakyat yang menuntut tanggung jawab substantif, bukan sekadar representasi formal di ruang-ruang seremoni. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun, terutama dalam penguatan tata kelola, percepatan realisasi anggaran tepat sasaran, serta memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut GMKI, jika agenda simbolik lebih dominan daripada kerja strategis, wajar apabila publik mempertanyakan arah dan prioritas pembangunan daerah. Momentum satu tahun kepemimpinan dinilai sebagai waktu refleksi bagi kepala daerah untuk membuktikan komitmen melalui capaian yang terukur dan dirasakan masyarakat.