Simalungun, MISTAR.ID

Alih fungsi kebun teh menjadi perkebunan kelapa sawit di areal PTPN IV Sidamanik, Kabupaten Simalungun, menuai kekhawatiran serius dari warga. Konversi lahan di kawasan dataran tinggi tersebut dinilai berpotensi memicu bencana ekologis di masa depan, menyusul rentetan banjir dan longsor yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, termasuk Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga.

Agus Siagian, warga Nagori Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, menyebut perubahan tutupan lahan itu berisiko merusak keseimbangan lingkungan. Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai wartawan, Jumat (26/12/2025).

“Perkebunan teh selama puluhan tahun menjadi penyangga alam. Akar tanaman teh rapat, mampu menahan air dan tanah. Jika diganti sawit, kami khawatir Sidamanik akan mengalami banjir dan longsor seperti daerah lain di Sumatra Utara,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan MISTAR.ID beberapa waktu lalu, sebagian areal kebun teh PTPN IV Sidamanik telah diratakan dan ditanami kelapa sawit. Agus menuturkan, dampak alih fungsi lahan sering kali tidak langsung dirasakan, namun baru muncul dalam beberapa tahun ke depan.

“Awalnya mungkin terlihat biasa saja. Tapi ketika hujan ekstrem datang, air tidak lagi tertahan. Limpasan langsung turun ke kampung dan sawah warga,” katanya.

Kekhawatiran masyarakat Sidamanik semakin menguat setelah banjir bandang dan longsor melanda Tapanuli Selatan dan Sibolga dalam beberapa waktu terakhir. Bencana tersebut menelan korban jiwa, merusak ratusan rumah, serta memutus akses jalan dan infrastruktur vital.

Sejumlah pihak menilai rusaknya daerah tangkapan air serta masifnya perubahan fungsi lahan turut memperparah dampak hujan ekstrem di wilayah tersebut.

“Banjir di Tapsel dan Sibolga itu peringatan keras. Jangan sampai Sidamanik menyusul. Kalau sudah terjadi bencana, sangat sulit memperbaikinya,” ujar Agus.

Selain ancaman banjir dan longsor, warga juga mengkhawatirkan berkurangnya sumber air bersih serta terganggunya sistem irigasi pertanian. Beberapa wilayah di sekitar Sidamanik disebut mulai merasakan perubahan debit air, terutama saat musim kemarau.

Warga di sejumlah kecamatan sekitar perkebunan berharap PTPN IV dan pemerintah daerah tidak semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomi dalam kebijakan konversi lahan. Mereka mendesak agar kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat terdampak.

“Pembangunan harus seimbang. Jangan sampai keuntungan jangka pendek dibayar mahal dengan bencana jangka panjang. Kami ingin Sidamanik tetap aman untuk anak cucu kami,” kata Agus.