Penjurusan SMA akan Dikembalikan, Akademisi: Perlu Pengkajian Objektif

Akademisi Unimed, Dionisius Sihombing. (Foto: Dok Pribadi/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr. Dionisius Sihombing menilai wacana diberlakukannya kembali sistem penjurusan di jenjang SMA perlu dikaji secara objektif dan serius.
Ia menjelaskan, penghapusan penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa melalui Kurikulum Merdeka pada awalnya bertujuan memberikan kebebasan pada peserta didik dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat dan rencana masa depan mereka.
Meskipun demikian, penerapannya selama beberapa tahun terakhir dihadapkan pada berbagai tantangan di lapangan.
“Terutama terkait kesiapan akademik siswa, ketersediaan guru, pengelolaan pembelajaran dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pendidikan tinggi,” katanya kepada Mistar, Jumat (20/11/2026).
Ketua Lembaga Konsultasi Pendidikan (Citra) Sumut ini mengatakan, jika kebijakan penjurusan diberlakukan kembali, urgensinya harus didasarkan untuk memperkuat penugasan disiplin ilmu, memperjelas orientasi studi lanjut, serta mempersiapkan siswa memasuki perguruan tinggi.
Sistem penjurusan dinilai dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola pembelajaran, tenaga pendidik dan fasilitas secara lebih terarah.
Di sisi lain, penghapusan jurusan juga dapat membawa manfaat nyata berupa fleksibilitas belajar dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi lintas disiplin.
Jika tidak diimbangi dengan pendampingan akademik yang memadai, kebebasan memilih mata pelajaran berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipelajari dengan kebutuhan studi lanjut.
“Maka dari itu, dampak dari berbagai kebijakan tersebut perlu dibuktikan melalui evaluasi empiris, bukan sekadar asumsi,” ucapnya.
Dionisius menegaskan, pengembalian penjurusan ini tidak boleh sekadar menghidupkan kembali sistem lama. Tapi, harus mampu menghadirkan model peminatan yang lebih adaptif, berbasis minat, bakat, kemampuan akademik dan kebutuhan masa depan siswa.
“Para peserta didik tetap perlu diberi kesempatan untuk mempelajari mata pelajaran lintas jurusan tanpa adanya anggapan bahwa IPA lebih unggul daripada IPS atau Bahasa,” tuturnya lagi.
Hal terpenting yang harus dikaji secara serius pada penjurusan bukan ada atau tidak adanya penjurusan di jenjang SMA.
“Seharusnya pembahasan mengenai bagaimana kurikulum mampu menjamin kedalaman pengetahuan, kebebasan mengembangkan potensi serta kesiapan lulusan dalam menghadapi jenjang pendidikan tinggi maupun kehidupan nyata,” ujarnya.
“Jangan sampai perubahan kebijakan pendidikan hanya mengubah struktur kurikulum, tetapi tidak menghasilkan perubahan nyata pada mutu pembelajaran dan kompetensi lulusan,” lanjutnya.[]

