Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah Inggris berencana memberikan beasiswa pendidikan kepada 10.000 mahasiswa asal Indonesia.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP Sudarto, Selasa (30/12/2025).

Brian Yuliarto menjelaskan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut cepat atas komitmen Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang sebelumnya menyampaikan dukungan besar di bidang pendidikan saat konferensi video bersama Presiden Prabowo Subianto pada November lalu.

Menurut Brian, angka 10.000 penerima beasiswa perlu diterjemahkan ke dalam skema yang realistis dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

“Kami sedang menyusun opsi pelaksanaan secara bertahap, misalnya sekitar 2.000 hingga 2.500 mahasiswa per tahun, agar aspek kualitas, pembiayaan, dan kesiapan perguruan tinggi tetap terjaga,” ujar Brian, seperti dikutip dari laman resmi Kemendikti Saintek.

Pembahasan program ini tidak hanya menitikberatkan pada jumlah penerima beasiswa, tetapi juga mencakup keberlanjutan pendanaan, pemerataan manfaat, serta penguatan ekosistem pendidikan tinggi di dalam negeri.

Brian menyebutkan, Kemendikti Saintek bersama jajaran direktorat terkait telah melakukan kajian untuk merumuskan berbagai alternatif skema, mulai dari kerja sama joint degree, pemanfaatan kampus dalam negeri sebagai basis pembelajaran, hingga penyelarasan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia nasional.

Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya perencanaan yang matang agar program beasiswa berskala besar ini benar-benar memberi dampak strategis. Ia menilai beasiswa tersebut harus menjadi sarana transformasi sumber daya manusia, bukan sekadar mengirim mahasiswa belajar ke luar negeri, tetapi juga mendorong penguatan ekosistem akademik, riset, dan inovasi nasional dalam jangka menengah hingga panjang.

Di sisi lain, Sudarto memaparkan simulasi pembiayaan dan proyeksi fiskal program tersebut. Ia menjelaskan bahwa LPDP telah menghitung kebutuhan biaya per mahasiswa, termasuk biaya pendidikan, biaya hidup, asuransi kesehatan, serta dukungan akademik lainnya.

Menurutnya, berbagai skenario pendanaan telah disiapkan untuk memastikan program dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa mengganggu skema beasiswa lain yang sudah ada.

Sudarto juga menyebutkan bahwa LPDP membuka peluang penerapan skema pendanaan bersama atau co-funding serta kolaborasi internasional. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada APBN sekaligus meningkatkan daya saing lulusan Indonesia di tingkat global. (hm20)