Pematangsiantar, MISTAR.ID (9/10/2026) — Banjir, gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan kian menguji ketahanan pendidikan. Saat El Niño sangat kuat melanda Indonesia, sekolah dituntut bukan hanya mengajarkan perubahan iklim, tetapi juga memastikan pembelajaran tetap berjalan ketika bencana datang.

Seorang siswa bisa kehilangan kesempatan belajar bukan karena tidak mengerjakan tugas, melainkan karena sekolahnya terendam banjir, udara dipenuhi asap kebakaran hutan, atau ruang kelas terlalu panas untuk belajar dengan nyaman. Ketika bencana datang, pendidikan ikut terganggu—dan bagi anak-anak yang rentan, dampaknya bisa berlangsung jauh setelah sekolah kembali dibuka.

Perubahan iklim kini bukan sekadar materi pelajaran tentang lingkungan. Fenomena ini telah menjadi tantangan bagi keberlangsungan pendidikan, mulai dari keselamatan siswa, kesiapan infrastruktur, hingga kesenjangan akses belajar.

Urgensi tersebut semakin besar pada 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan El Niño dengan intensitas sangat kuat sedang terjadi. Awal musim hujan 2026/2027 juga diperkirakan mundur di 529 Zona Musim, atau 61,08 persen dari total Zona Musim di Indonesia.

Kondisi ini meningkatkan urgensi kesiapsiagaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di wilayah rawan. Dampaknya terhadap setiap sekolah tentu berbeda, bergantung pada kondisi geografis, ketersediaan air, infrastruktur, dan kerentanan masyarakat setempat.

Di tingkat global, UNICEF melaporkan bahwa 171 juta siswa mengalami gangguan pendidikan akibat bahaya iklim sepanjang 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Banjir hingga Gelombang Panas: Ketika Kalender Belajar Berantakan

Banjir merupakan salah satu bencana yang paling mudah terlihat dampaknya terhadap pendidikan. Ruang kelas terendam, buku dan perangkat belajar rusak, akses jalan terputus, bahkan sekolah dapat dialihfungsikan menjadi tempat pengungsian.

Namun, gangguan pendidikan tidak selalu disebabkan kerusakan bangunan. Gelombang panas dapat membuat ruang kelas tidak nyaman, meningkatkan risiko dehidrasi, dan mengganggu konsentrasi siswa. Sementara itu, asap kebakaran hutan dan lahan dapat memaksa sekolah membatasi aktivitas luar ruang atau menyesuaikan kegiatan belajar demi melindungi kesehatan warga sekolah.

Kekeringan menghadirkan persoalan lain. Ketika pasokan air menurun, kebutuhan minum, sanitasi, dan kebersihan sekolah ikut terancam. Pada saat yang sama, tekanan ekonomi keluarga dapat membuat sebagian anak lebih sulit memenuhi kebutuhan pendidikan atau harus membantu pekerjaan rumah tangga.

Dampak tersebut memperlihatkan bahwa setiap ancaman iklim memerlukan respons berbeda. Sekolah di daerah rawan banjir membutuhkan sistem drainase dan jalur evakuasi yang memadai. Sekolah di wilayah panas memerlukan ventilasi, peneduh, dan akses air minum. Sementara sekolah di daerah rawan kekeringan perlu memiliki strategi pengelolaan air dan pembelajaran darurat.

El Niño Sangat Kuat 2026, Ancaman yang Masuk ke Ruang Kelas

El Niño memperkuat urgensi kesiapsiagaan sekolah, terutama di wilayah yang menghadapi musim kering lebih panjang. Ketika ketersediaan air berkurang, sekolah dapat mengalami gangguan sanitasi dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar siswa.

Risiko kebakaran hutan dan lahan juga perlu diperhatikan, terutama di kawasan rawan Sumatera dan Kalimantan. Jika kualitas udara memburuk, sekolah perlu mengikuti arahan otoritas kesehatan dan kebencanaan, membatasi kegiatan luar ruang bila diperlukan, serta menyiapkan alternatif pembelajaran.

Panas ekstrem juga perlu menjadi bagian dari perencanaan. Bangunan dengan ventilasi buruk, minim pepohonan, dan atap yang menyerap panas dapat memperburuk kondisi belajar. Perbaikan ventilasi, penambahan peneduh, penyediaan air minum, dan penyesuaian jadwal merupakan sejumlah langkah adaptasi yang dapat dipertimbangkan sesuai kondisi setempat.

Meski demikian, dampak El Niño tidak akan sama di seluruh Indonesia. Karena itu, prakiraan BMKG perlu diterjemahkan menjadi tindakan lokal berdasarkan risiko aktual, bukan menjadi alasan untuk menganggap semua sekolah akan mengalami krisis yang seragam.

Intinya, informasi iklim harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan pendidikan. Data cuaca dan risiko bencana dapat membantu pemerintah daerah menentukan sekolah mana yang membutuhkan dukungan air, perbaikan bangunan, atau kesiapsiagaan kebakaran lebih dahulu.

Sekolah Tangguh Iklim Bukan Sekadar Bangunan yang Kokoh

Sekolah yang aman bukan hanya sekolah dengan gedung yang kuat. Ketahanan pendidikan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi bencana, melindungi siswa dan guru, serta melanjutkan pembelajaran ketika kegiatan normal terganggu.

UNESCO mendorong integrasi adaptasi iklim ke dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, pelatihan guru, perencanaan, dan anggaran. Pendekatan ini penting agar kesiapsiagaan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

Setiap sekolah perlu memiliki pemetaan risiko sesuai kondisi wilayahnya. Rencana tersebut harus mencakup prosedur evakuasi, kontak darurat, titik kumpul, perlindungan fasilitas, serta alternatif pembelajaran ketika sekolah tidak dapat digunakan.

Infrastruktur juga perlu disesuaikan dengan ancaman setempat. Drainase dan perlindungan instalasi listrik penting di daerah rawan banjir. Ventilasi, ruang teduh, dan akses air dibutuhkan untuk menghadapi panas. Sementara itu, sekolah di daerah rawan kekeringan perlu memprioritaskan ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Langkah tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dinas pendidikan, BPBD, tenaga kesehatan, orang tua, dan masyarakat. Ketahanan sekolah tidak bisa dibebankan kepada guru atau siswa semata.

Pendidikan Perubahan Iklim Harus Masuk ke Semua Mata Pelajaran

Sekolah juga memiliki peran penting dalam membekali siswa menghadapi dunia yang semakin rentan terhadap risiko iklim. Namun, pendidikan perubahan iklim tidak cukup jika hanya berupa hafalan tentang pemanasan global atau kampanye menanam pohon.

Siswa perlu memahami hubungan antara sains, data cuaca, lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan keselamatan. Pembelajaran dapat diterapkan lintas mata pelajaran dengan mengangkat persoalan nyata di sekitar sekolah.

Dalam IPA, siswa dapat mempelajari siklus air dan efek rumah kaca. Dalam matematika, mereka bisa mengolah data suhu atau penggunaan air. Geografi dapat digunakan untuk memetakan wilayah rawan bencana, sedangkan Bahasa Indonesia dapat melatih siswa menulis laporan observasi dan menyusun kampanye kesiapsiagaan.

Sekolah juga dapat mengadakan proyek audit air dan panas. Siswa mengukur suhu di sejumlah titik, mencatat penggunaan air, mengidentifikasi area yang minim peneduh, lalu menyusun rekomendasi perbaikan.

Dengan cara ini, pendidikan iklim tidak berhenti pada pengetahuan. Siswa belajar mengumpulkan bukti, berpikir kritis, bekerja sama, dan mengambil keputusan berdasarkan data.

Namun, keterlibatan siswa harus tetap sesuai usia dan kapasitas mereka. Tanggung jawab menyediakan infrastruktur aman, anggaran, dan kebijakan adaptasi tetap berada pada institusi yang berwenang.

Setelah Bencana, Bagaimana Mencegah Siswa Tertinggal?

Sekolah yang kembali dibuka belum tentu menandakan pembelajaran telah pulih. Sebagian siswa mungkin kehilangan buku, perangkat digital, tempat tinggal, atau akses transportasi. Ada pula yang mengalami tekanan psikologis setelah bencana.

Karena itu, pemulihan pendidikan harus dimulai dengan memastikan keselamatan, ketersediaan air bersih, dan kondisi bangunan. Setelah itu, guru perlu memetakan materi yang tertinggal dan menilai kemampuan aktual siswa sebelum menyusun pembelajaran pemulihan.

Modul inti, kelompok belajar kecil, pendampingan tambahan, dan jadwal yang fleksibel dapat membantu siswa mengejar ketertinggalan. Bahan cetak tetap penting ketika listrik atau internet belum pulih.

Pemerintah dan sekolah juga perlu memberi perhatian khusus kepada anak dari keluarga berpenghasilan rendah, siswa penyandang disabilitas, serta anak yang menghadapi hambatan untuk kembali bersekolah. Ketergantungan pada pembelajaran daring saja berisiko memperlebar kesenjangan ketika tidak semua keluarga memiliki perangkat dan koneksi internet.

Keberhasilan pemulihan sebaiknya tidak hanya diukur dari kapan sekolah kembali dibuka, tetapi juga dari kehadiran siswa, perkembangan belajar, kondisi psikososial, dan kemampuan anak kembali mengikuti pembelajaran secara berkelanjutan.

Menuju COP31, Pendidikan Harus Menjadi Bagian dari Aksi Iklim

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 pada November 2026 di Antalya, Türkiye, UNESCO menempatkan pendidikan sebagai salah satu unsur penting dalam agenda aksi iklim. Pendidikan berperan membangun pemahaman tentang perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan sistem pendidikan menghadapi dampaknya.

Bagi Indonesia, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemetaan risiko sekolah, menetapkan standar minimum kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas guru, dan memastikan tersedianya rencana pembelajaran darurat.

Pemerintah daerah dapat menggunakan data BMKG dan informasi kebencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap sekolah. Sementara itu, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa anggaran, kebijakan pendidikan, dan program adaptasi iklim saling mendukung.

Keberhasilan juga harus diukur melalui hasil nyata: berkurangnya hari belajar yang hilang, lebih cepatnya pemulihan setelah bencana, terjaganya akses air dan sanitasi, serta berkurangnya ketertinggalan belajar siswa.

Pada akhirnya, perubahan iklim menuntut sekolah menjalankan dua peran sekaligus: mendidik generasi yang memahami risiko lingkungan dan menjaga agar pendidikan tetap berlangsung ketika risiko itu menjadi kenyataan.

Sebab, sekolah tangguh iklim bukan sekadar sekolah yang mampu bertahan ketika bencana datang. Sekolah yang tangguh adalah sekolah yang memastikan anak-anak tetap memiliki kesempatan belajar dan membangun masa depan, bahkan setelah bencana berlalu.

(bmkg/unicef/unfccc/unesco/*/hm27)