Jakarta, MISTAR.ID
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengapresiasi masukan yang disampaikan Bank Dunia itu.
“TKN setuju dan mengapresiasi saran dari WB agar program makan siang Prabowo Gibran dipersiapkan secara baik dan matang,” kata Viva kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).
Viva mengatakan bahwa program makan siang sudah berjalan di sejumlah negara. Untuk itu, anggaran makan siang akan dirancang pada APBN 2025.
“Sebab, meski Program Makan Siang buat siswa sudah diberlakukan di beberapa negara, tetapi nanti akan dianggarkan dan dilaksanakan kali pertama di Tahun Anggaran APBN 2025, sesuai Misi 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Prioritas yang dipercepat dari Prabowo Gibran,” katanya.
Baca juga:Program Makan Siang Gratis di Berbagai Negara
Kementerian terkait, kata Viva, nantinya akan membuat perencanaan secara detail, rasional, dengan manajemen modern dan profesional. Perencanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan atau penyimpangan, dapat lebih efektif, efisien, tepat sasaran, tepat mutu dan gizi, serta tepat lokasi.
“WB yang telah berpengalaman dalam memonitor program makan siang bagi siswa di beberapa negara tentu dapat memberikan pokok-pokok pikiran dan membuka konsultasi agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan, yaitu melahirkan generasi baru yang sehat, kuat stamina, pintar, dan kreatif,” ujarnya.
Sebelumnya, Bank Dunia menanggapi program makan siang gratis yang dijadikan pasangan Prabowo-Gibran sebagai salah satu program kelak setelah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Baca juga:Â Program Makan Siang Gratis, Bank Dunia Ingatkan Sasaran Program
Guna mewujudkan itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen menilai program tersebut perlu direncanakan dengan matang dengan menentukan secara pasti besaran anggaran dan bentuk serta sasaran program tersebut.
“Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan (dengan matang) dan biayanya juga dipersiapkan,” kata Satu Kahkonen pada Rabu (28/2/24).
Sebagai perwakilan dari Bank Dunia, pihaknya sedang menunggu seperti apa detail mengenai program tersebut.
“Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.(detik/hm17)
