Binjai, MISTAR.ID

Ratusan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keagamaan Kota Binjai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Camat Binjai Barat, Jumat (27/2/2026) siang.

Mereka berorasi dan membawa spanduk kecaman atas insiden keributan di Vihara Thai Seng Hut Co, Lingkungan IV, Kelurahan Bandar Senembah, saat perayaan malam Imlek.

Keributan dipicu protes sejumlah warga terkait suara petasan dan kembang api. Perdebatan itu sempat direkam dan viral di media sosial sebelum akhirnya dihapus.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut kepala lingkungan dicopot dari jabatannya. Koordinator aksi, Yogi Suramana Tarigan, menilai kepling tidak mampu meredam situasi dan membiarkan warga masuk beramai-ramai ke rumah ibadah.

Menurutnya, persoalan suara petasan seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog tanpa mendatangi rumah ibadah secara emosional.

Camat Binjai Barat, Romi, menyatakan tidak ditemukan indikasi intoleransi dalam peristiwa itu. Ia menyebut kepling hadir dalam kapasitas menjalankan tugas kewilayahan dan mendampingi warga yang menyampaikan keberatan.

Pihak kecamatan bersama Muspika menjadwalkan mediasi lanjutan pada 4 Maret 2026 dengan melibatkan TNI-Polri, Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Pemerintah berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah demi menjaga kerukunan antarumat beragama di Binjai Barat.

Sehari sebelumnya, pemuka agama Vihara Thai Seng Hut Co, Suhu Elton, membantah tudingan yang beredar di media sosial.

Ia memastikan tidak ada musik DJ, barongsai, maupun kegiatan hingga pukul 05.00 WIB seperti yang dinarasikan dalam video viral di TikTok.

Menurutnya, petasan dan kembang api hanya dinyalakan sekitar pukul 22.30 WIB selama kurang lebih 20 menit sebagai bagian dari tradisi Imlek dan telah dibatasi waktunya.

Ia juga membantah tuduhan praktik perdukunan, dan menyebut seluruh kegiatan di vihara murni berupa doa dan aktivitas spiritual.

Atas video yang dianggap mencemarkan nama baik vihara, pihaknya meminta klarifikasi serta permintaan maaf terbuka. Jika tidak ada itikad baik, langkah hukum akan dipertimbangkan.

Meski demikian, penyelesaian damai dan menjaga kerukunan tetap menjadi prioritas. (hm21).