Wakil Ketum Golkar: Jika Niat Mundur dari Wapres, Seharusnya Sampaikan ke Publik

Jakarta, MISTAR.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya menyampaikan langsung kepada publik jika memang berniat mengundurkan diri dari jabatannya.

Pernyataan itu disampaikan Doli menanggapi kabar Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami belum bisa memastikan soal begini ya. Pengunduran diri itu kan disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang keputusannya pengunduran diri," ujar Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), dilansir dari Detik.com.

Doli menjelaskan, konstitusi tidak mengatur pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan kepada presiden. Menurutnya, presiden juga tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pengunduran diri tersebut.

"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan nggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu," ucapnya.

Dia menyebut DPR menjadi lembaga yang akan menyikapi pengunduran diri wakil presiden jika keputusan tersebut telah disampaikan secara resmi.

"Nah justru kalau ya kalau nih, kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi ya, tentang pengunduran diri," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Gibran di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas polemik ijazah Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen terkait polemik ijazah melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo. (detik)