Jakarta, MISTAR.ID
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos) telah disusun sejak awal 2023.
Ia juga menegaskan, anggaran itu selesai serta disetujui dan ditetapkan oleh DPR pada 21 September 2023, di mana total belanja di APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun. Sementara penetapan paslon capres dan cawapres pada 13 November 2023.
“Apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pilpres 2025 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai, bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres pada 13 November 2023,” ujarnya dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4/24).
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa hingga saat ini perubahan signifikan dari belanja APBN 2024 belum ada, terutama untuk belanja bantuan sosial. Kemudian, anggaran perlinsos yang didalamnya memuat bansos disalurkan melalui berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan APBD melalui transfer ke daerah (TKD).
Baca juga:Â Sidang PHPU di MK, Airlangga Sebut Perlinsos Disalurkan Karena El Nino
“Anggaran perlindungan sosial terdapat pada berbagai K/L, di BUN dan di Pemda termasuk desa melalui transfer ke daerah,” jelasnya dalam dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun total belanja perlindungan sosial di APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun terdiri dari Rp340,7 triliun di BUN, Rp75,6 triliun di Kemensos serta Rp80,5 triliun di K/L lainnya. Anggaran perlinsos ini naik tipis dibandingkan 2023 yang sebesar Rp476 triliun.
Kenaikan anggaran perlinsos, kata Sri Mulyani, menjadi lebih karena adanya tambahan penerima bantuan serta unit program seperti di Kementerian Ketenagakerjaan untuk jaminan kehilangan pekerjaan.
“Dengan demikian tidak ada perubahan khusus pada APBN 2024 di dalam anggaran bansos maupun perlinsos,” tegasnya.
