Medan, MISTAR.ID

Akademisi FISIP UMSU, Shohibul Anshor menilai keterlibatan Megawati Soekarnoputri dan PDIP pada pemerintah Prabowo akan menjadi investasi politik jangka panjang.

“Satu hal dapat dicatat bahwa setidaknya akan ada mutual understanding pada kedua partai antara Megawati dan Prabowo,” ucapnya kepada Mistar, Jumat (11/4/2025).

Dosen Kesejahteraan Sosial tersebut mengatakan, seandainya Megawati menerima jaminan. Tidak akan ada yang bakalan mengganggu perhelatan puncak PDIP dalam waktu dekat.

“Begitu juga Prabowo menerima jaminan memperkokoh dukungan PDIP kepada pemerintahan meski moncong putih tidak selalu masuk ke koalisi,” tuturnya lebih lanjut.

Menurutnya, jika dikaji lebih dalam, permasalahan sejarah hubungan keluarga Megawati Soekarnoputri (keluarga Soekarno) dan Prabowo Subianto (keluarga Djojohadikusumo) sangat dinamis.

“Akar konflik bermula pada era Soekarno. Hubungan kedua keluarga berawal dari pertentangan ideologis antara Soekarno dan Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah dari Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shohibul menyebut Soemitro, ekonom pro-Barat, terlibat dalam gerakan PRRI/Permesta (1958) yang menentang kebijakan Soekarno. Presiden pertama Indonesia ini menumpasnya, dan menempatkan keluarga Djojohadikusumo sebagai 'pemberontak' di mata rezim.

“Perbedaan pandangan ekonomi dan politik Soekarno nasionalis-kerakyatan melawan Soemitro pro-pasar bebas memperdalam jurang antara kedua keluarga,” ucapnya.

Shohibul juga menyampaikan, polarisasi politik pada era orde baru di bawah rezim Suharto, keluarga Soekarno (termasuk Megawati) dipinggirkan secara politik, sementara Prabowo memperkuat kedekatan dengan kekuasaan, dan Megawati mewarisi posisi sebagai simbol oposisi anti rezim.

“Sehingga kedua keluarga itu berada di kutub politik yang berlawanan. Satu mewakili perlawanan terhadap otoritarianisme, sementara lainnya menjadi bagian dari status quo,” ujarnya.

Namun, lanjut Shohibul, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 terjalin kerjasama melalui Perjanjian Batu Tulis. Megawati (PDIP) dan Prabowo (Gerindra) membentuk pasangan 'Mega-Pro' untuk melawan petahana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Keduanya menandatangani Perjanjian Batu Tulis (25 Mei 2009) di kediaman Megawati di Jakarta, yang berisi kesepakatan bersama PDIP dan Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia 2009-2014," tuturnya.

Akibatnya, Megawati diutus sebagai presiden, dan Prabowo sebagai wakil presiden, dan jika terpilih mendapatkan penugasan untuk mengendalikan program dan kebijakan kebangkitan ekonomi Indonesia dalam kerangka sistem presidensial.

“Hal unik lahir pada persaingan pasca Pemilu 2009. Rekonsiliasi simbolis 2024, pasca kegagalan Mega-Pro, hubungan kedua keluarga kembali memanas. Prabowo menjadi rival politik Megawati dengan maju melawan Joko Widodo didukung PDIP pada Pilpres 2014 dan 2019,” ujarnya.

Shohibul menilai, Perjanjian Batu Tulis dianggap gagal akibat perbedaan ambisi dan ideologi yang tak terdamaikan. Namun, dinamika berubah pada Pilpres 2024, kemenangan Prabowo-Gibran didukung secara tidak langsung oleh Jokowi (figur PDI-P), sementara Megawati mengambil sikap ambigu.

“Pertemuan Lebaran 2025 antara Megawati dan Prabowo menjadi sinyal rekonsiliasi simbolis, meski warisan konflik masa lalu seperti PRRI, Orde Baru, dan persaingan elektoral tetap membayangi hubungan mereka,” katanya.

Selanjutnya, Shohibul mempertanyakan, bagaimana kondisi ke depan, dengan kondisi Prabowo yang sudah mendeklarasikan diri menjadi Capres 2029. Apakah Puan favorite mengisi kekosongan Cawapres dan apa risiko atas hubungan hutang budi Prabowo dengan Joko Widodo? (ari/hm27)