Jakarta, MISTAR.ID

Pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang secara nasional resmi dimulai 10 Februari 2025, mendapat perhatian seorang dari seorang pakar kesehatan, yakni Prof Tjandra Yoga Aditama.

Ia meminta kejelasan mekanisme atau manajemen dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi masyarakat seperti dokumen yang diperlukan dan pengaturan giliran pemeriksaan.

"Perlu ada sistem manajemen yang baik tentang bagaimana warga masyarakat datang, dokumen apa yang perlu dibawa, bagaimana mengatur giliran datang dan diperiksa," tutur Yoga dilansir antara, pada Jumat (7/2/25).

Ia juga mengatakan, perlunya kejelasan terkait mekanisme PKG apabila masyarakat tak memiliki ponsel pintar atau smartphone dengan aplikasi yang diperlukan.

Yoga juga menyoroti jenis pemeriksaannya. Ia berpendapat bahwa harus ada keseragaman di berbagai wilayah mengenai cakupan pemeriksaan yang akan dilakukan.

"Apa saja cakupan pemeriksaan ini perlu diumumkan secara luas sejak sekarang, sehingga kita semua tahu apa yang akan diperiksa," ujar Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020 itu.

Selain itu, menurut Yoga, pemerintah perlu menyiapkan berbagai hal demi kelancaran program, termasuk prasarana yang memadai untuk jenis pemeriksaan yang akan dilakukan.

Prasarana itu, menurut Yoga, dapat meliputi mesin analisa laboratorium, reagen pemeriksaan darah, urine, dahak; pot penampungan feses (tinja), dahak dan lainnya.

"Belum lagi kalau ada pemeriksaan lain seperti radiologi dan lain-lain yang masuk dalam cakupan pemeriksaan kesehatan gratis program pemerintah ini," ujar Tjandra.

Hal lainnya, yakni kesiapan tenaga kesehatan di puskesmas dan luas ruang tunggu di puskesmas.

Diketahui, program PKG menyasar semua kelompok usia dengan total sekitar 280 juta penduduk yang diproyeksikan dapat menjadi penerima manfaat. Sebagai program inisiasi, pada tahap awal program PKG ada sebanyak 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang ikut serta. (*/hm27)