Jakarta, MISTAR.ID
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/5/24).
Peluncuran itu merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah, guna mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik yang solutif dan transparan.
Dalam sambutannya, Jokowi menekankan bahwa kemudahan dan kepuasan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Baca juga:Biaya Rumah Sudah Ada di Program BPJS Ketenagakerjaan, Tapera Untuk Apa Lagi?
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Juga harus memperkuat transformasi GovTech kita, satu portal terintegrasi yang dinamakan INA Digital. Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan pelayanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya,” tegasnya.
Presiden berharap, hadirnya INA Digital mampu mengintegrasikan seluruh aplikasi dan platform milik masing-masing kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah (pemda) yang saat ini jumlahnya mencapai 27.000.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Stop,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, 15 kementerian dan instansi pemerintah telah menyatakan komitmennya mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
Baca juga:Talk Show PAPPSI Diisi Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menjelaskan, pada perencanaan jangka pendek di tahun 2024, GovTech akan mengembangkan 9 layanan prioritas, salah satunya layanan BPJS ketenagakerjaan.
“Ke depan, masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi,” Azwar.
Sementara itu usai melakukan penandatanganan, Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyuguhkan kemudahan layanan bagi masyarakat, khususnya pekerja di seluruh Indonesia.
Dia menambahkan, saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga tengah fokus meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada peserta (customer centric) melalui simplifikasi prosedur, serta peningkatan keamanan data peserta.
Baca juga:6.400 Pegawai Non ASN Pemkab Madina Didaftarkan Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Anggoro menyebut aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang saat ini telah digunakan lebih dari 20 juta pengguna, sangat tepat jika dikolaborasikan dengan INA Digital.
“Kami bersama 14 kementerian lembaga negara lainnya, berkomitmen bersama Presiden Jokowi dalam kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan peluncuran GovTech Indonesia. Dengan semangat membangun infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, ke depannya setiap layanan masyarakat akan terintegrasi di dalam aplikasi INA Digital, termasuk layanan pada Jamsostek Mobile,” ungkapnya.
