Koalisi Sepakat Calon dari Gerindra, Tetapi Prabowo Belum Bicara: Siapa Jagoan Terakhirnya?

Ilustrasi, Siapa calon Wapres Pengganti Gibran Rakabuming Raka? (Foto ilustrasi: maris/AI/mistar.id)
Jakarta, MISTAR.ID (17/11/2026) - Untuk pertama kalinya sejak Reformasi bergulir, Republik Indonesia benar-benar akan mempraktikkan satu pasal konstitusi yang selama seperempat abad hanya tertulis di atas kertas.
Pasal itu bernama Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Isinya singkat, tetapi maknanya menentukan: apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Sejarah itu mulai bergerak pada Kamis, 12 November 2026. Pada hari itu, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kursi Wakil Presiden pun kosong. Tidak ada pemilihan umum ulang. Tidak ada penunjukan langsung. Yang ada hanyalah jalan konstitusional yang menuntut Presiden mengusulkan dua nama, dan MPR memilih salah satunya.
Jalan itu sempat dijadwalkan tiba pada Rabu, 2 Desember 2026. Namun, pada Senin, 16 November 2026, arahnya bergeser sepekan. Dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah, MPR resmi menetapkan Rabu, 9 Desember 2026 sebagai hari pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden baru.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, pergeseran tersebut lahir dari surat Presiden Prabowo Subianto. Surat itu diterima pimpinan MPR pada pukul 11.10 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam surat itu, Presiden meminta tambahan waktu karena agenda kenegaraan yang padat dan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon Wakil Presiden.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna,” ujar Muzani kepada wartawan usai rapat gabungan tersebut.
Di balik pergeseran tujuh hari itu, ada pula alasan kalender parlemen. Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR Habiburokhman menyebut jadwal semula bertabrakan dengan agenda kedewanan DPR dan DPD, mulai dari rapat komisi hingga kunjungan kerja anggota dewan. Ia juga menyebut niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon 9 Desember.
Namun, penundaan ini tidak mengubah tenggat konstitusional. Dihitung sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada 12 November 2026, batas enam puluh hari itu jatuh pada Senin, 11 Januari 2027. Jadwal 9 Desember 2026 masih berada jauh di dalam batas tersebut, bahkan lebih cepat tiga puluh tiga hari dari tenggat maksimal.
Kini, semua mata tertuju pada satu tanggal yang lebih dekat: Rabu, 25 November 2026. Itulah batas akhir Presiden Prabowo menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Ketentuan itu merujuk pada Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, yang mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama paling lambat dua pekan sebelum sidang paripurna.
“Namanya harus dua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegas Muzani. Hingga Senin, 16 November 2026, belum ada nama resmi yang diajukan Presiden ke MPR.
Setelah dua nama itu tiba, pekerjaan yang paling sunyi sekaligus paling menentukan akan dimulai: verifikasi. MPR membentuk dua tim sekaligus. Tim pertama adalah panitia ad hoc yang bertugas menyiapkan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan. Tim ini diketuai Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, didampingi dua wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang dari fraksi dan kelompok DPD.
Tim kedua adalah tim verifikasi yang bertugas meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon. Koordinatornya adalah Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, ketuanya Habiburokhman, dan sekretarisnya berasal dari PDI Perjuangan. Habiburokhman mengatakan tim verifikasi akan bekerja pada 25 November hingga 8 Desember 2026.
Jumlah syarat yang harus dipenuhi setiap calon tidak sedikit. Muzani menyebut ada 22 persyaratan yang perlu dilengkapi. Verifikasi itu akan mencakup pemeriksaan dokumen, termasuk ijazah dan aspek kesehatan para kandidat. Belajar dari polemik yang melingkupi pengunduran diri Gibran, pemeriksaan ijazah menjadi salah satu titik yang paling diawasi publik.
Lalu, bagaimana MPR akan memilih? MPR menegaskan pemilihan dilakukan dalam sidang paripurna, dengan kandidat yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila kedua kandidat memperoleh suara sama banyak, pemungutan suara diulang satu kali. Jika pengulangan tetap menghasilkan perolehan suara seimbang, kewenangan menentukan Wakil Presiden diberikan kepada Presiden. Mekanisme itu diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Soal apakah pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara atau mekanisme lain, Muzani menyebut detail teknisnya akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc.
Selama kursi itu kosong, pemerintahan tidak berhenti. UUD 1945 tidak mengatur penunjukan pelaksana tugas Wakil Presiden apabila hanya jabatan itu yang kosong. Presiden tetap memegang kewenangan pemerintahan, sedangkan pengisian posisi Wakil Presiden harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional dengan melibatkan MPR. Wakil Presiden pengganti nantinya akan menjabat hingga akhir masa jabatan Presiden Prabowo pada Oktober 2029.
Di luar ruang sidang, bursa nama terus menghangat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Bahlil Lahadalia dari Golkar, serta Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani dari Gerindra. Tiga nama lainnya adalah Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat.
Namun, sinyal koalisi mengarah pada satu kesepakatan awal. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Prabowo telah memanggil para ketua umum partai koalisi untuk membahas kekosongan kursi Wakil Presiden. “Hampir semua ketua umum partai politik tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra,” kata Zulhas pada Minggu, 15 November 2026. Ia menegaskan nama calon belum disepakati dan keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.
Dari Gerindra sendiri, Doli menyebut tiga kader yang berpotensi menggantikan Gibran, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Golkar pun menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo. Semua nama itu, hingga kini, masih berstatus pembahasan. Belum ada yang resmi.
Di sinilah letak ujian sesungguhnya. Bagi MPR, 9 Desember 2026 bukan sekadar tanggal sidang. Bagi Presiden, 25 November 2026 bukan sekadar batas pengiriman surat. Bagi publik, ini adalah pertama kalinya Pasal 8 ayat (2) hasil Amendemen Ketiga UUD 1945 pada 2001 dijalankan. MPR terakhir kali mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden pada Juli 2001, saat Hamzah Haz terpilih menggantikan Megawati Soekarnoputri yang naik menjadi Presiden. Namun, pemilihan itu masih memakai aturan lama, sebelum Pasal 8 ayat (2) hasil amendemen ketiga disahkan pada November 2001.
Artinya, apa yang akan terjadi pada 9 Desember 2026 bukan pengulangan sejarah, melainkan penulisan sejarah baru. Konstitusi memberi prosedur, bukan kewenangan sepihak. Presiden mengusulkan dua nama, MPR memilih salah satunya. Jika prosedur itu dijalankan secara sungguh-sungguh, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, kekosongan kursi Wakil Presiden tidak akan berubah menjadi kekosongan kepercayaan publik.
Kini, kalender ketatanegaraan berjalan. Dua nama ditunggu hingga 25 November. Berkas diverifikasi hingga 8 Desember. Sidang digelar pada 9 Desember. Di antara tiga tanggal itu, nasib kursi Wakil Presiden untuk sisa masa jabatan 2024 hingga 2029 akan ditentukan. (Berbagai sumber/hm02)

