Thursday, November 19, 2026
NASIONAL

Hari Ini Bareskrim Gelar Perkara Awal Dugaan Makar, Libatkan Saksi Ahli dan Tegaskan Belum Tetapkan Tersangka

Mistar.idKamis, 19 November 2026 pukul 09.58 WIB
hari_ini_bareskrim_gelar_perkara_awal_dugaan_makar_libatkan_saksi_ahli_dan_tegaskan_belum_tetapkan_tersangka_

Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026) (Foto: Dok. Istimewa/CNN Indonesia)

Jakarta, MISTAR.ID (19/11/2026) - Badan Reserse Kriminal Polri menggelar perkara awal dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar pada hari ini, Kamis (19/11/2026). Agenda itu dilaksanakan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bersama tim internal dan sejumlah saksi ahli.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan rencana tersebut kepada wartawan pada Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan, gelar perkara awal itu bukan ditujukan untuk menetapkan tersangka baru.

“Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal dan juga para saksi ahli,” ujar Susatyo, Rabu (18/11/2026).

“Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” sambung Susatyo.

Penegasan itu penting, karena hingga Rabu (18/11/2026), Polri menyatakan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan hal yang sama pada Selasa (17/11/2026).

“Belum, belum. Masih dalam proses,” ujar Suyudi, Selasa (17/11/2026).

Pernyataan Kapolri itu sekaligus meluruskan anggapan yang beredar di publik, bahwa empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka merupakan tersangka dalam perkara makar. Empat perwira tinggi itu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik, bukan dalam perkara makar.

Perkara dugaan makar merupakan pengembangan dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pengembangan itu dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi keterkaitan antara dugaan penyadapan dan dugaan tindak pidana makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa penyidik mulai menemukan titik terang keterkaitan tersebut. Namun, Yusril menegaskan, hingga kini belum ada penetapan tersangka baru dalam perkara makar.

“Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang,” ujar Yusril, Selasa (17/11/2026).

Sebelum gelar perkara awal, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko. Salah satu lokasi yang diperiksa adalah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Rumah itu diduga digunakan oleh salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yaitu Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.

“Kemarin, Selasa, ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujar Susatyo, Rabu (18/11/2026).

Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan tersebut. Ia meminta publik menunggu konferensi pers lengkap mengenai perkembangan perkara ini.

Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan. Peningkatan status itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir, pada Selasa (17/11/2026).

“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Isir, Selasa (17/11/2026).

Untuk mengembangkan perkara ini, Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin. Tim itu bertugas menelusuri bukti dan indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk menelusuri siapa yang memberi perintah dan untuk apa dugaan penyadapan dilakukan.

Bareskrim Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar. Laporan polisi itu memuat dugaan pemufakatan jahat, yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Pasal yang digunakan dalam laporan polisi itu adalah Pasal 191 KUHP dan atau Pasal 193 KUHP dan atau Pasal 196 KUHP, juncto Pasal 160 KUHP, juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Bareskrim Polri juga telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Agung atas perkara dugaan makar tersebut. Pengiriman surat itu dilakukan sejak laporan polisi diterbitkan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi.

Keempatnya dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 258 KUHP berkaitan dengan dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Pasal 332 KUHP berkaitan dengan dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan dugaan penghapusan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Dari empat tersangka itu, tiga orang ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi dikenai tahanan rumah dengan pertimbangan kesehatan.

Menurut temuan awal polisi, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Dugaan penyadapan juga menyasar menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Dugaan penyadapan itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System tanpa melalui tahapan verifikasi.

Dalam perkara etik, Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri. Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi itu dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada Selasa (10/11/2026), sedangkan Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi itu dalam sidang yang sama pada Selasa (17/11/2026). Keduanya mengajukan banding atas putusan etik tersebut.

Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pada pekan depan. Sidang etik terhadap Slamet Uliandi belum dapat dijadwalkan, karena yang bersangkutan masih menjalani perawatan kesehatan.

Perlu ditegaskan, sidang etik merupakan mekanisme internal penegakan disiplin Polri dan berjalan terpisah dari proses pidana. Sanksi etik tidak sama dengan putusan pengadilan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MISTAR.ID akan memperbarui berita ini setelah Bareskrim Polri menyampaikan hasil gelar perkara awal dugaan makar pada Kamis (19/11/2026).(hm02)