Jakarta, MISTAR.ID
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto mengusulkan pembagian ibu kota negara menjadi tiga wilayah, sesuai dengan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.
“Perlu juga kita pertimbangkan untuk mensegmenkan ibu kota negara ini, yaitu bisa saja nanti kita ibu kota negara itu dibagi menjadi tiga klaster,” kata Hermanto dalam rapat Panja pembahasan DIM RUU DKJ di kompleks parlemen, Jumat (15/3/24), seperti dilansir CNN Indonesia.
Ibu Kota Negara Nusantara, kata Hermanto, bisa dijadikan ibu kota eksekutif. Sedamgkam Jakarta, bisa dijadikan ibu kota legislatif.
Baca juga:Â Johan Budi Usul Jakarta Tak Pakai Status Khusus Jika Ibukota Pindah
“Ibu Kota Negara Nusantara dapat dijadikan ibu kota eksekutif, sedangkan Jakarta dapat dijadikan ibu kota legislatif,” ujarnya dalam rapat Panja pembahasan DIM RUU DKJ di kompleks parlemen, Jumat (15/3).
Hermanto menjelaskan, bahwa Jakarta akan berfungsi sebagai pusat pembuatan undang-undang atau peraturan.
Dia juga menyarankan agar untuk sementara waktu, wilayah yang berfungsi sebagai pusat yudikatif tetap berada di Jakarta hingga provinsi lain yang cocok dapat ditemukan.
Menurut Hermanto, melalui konsep ini, fungsi ibu kota negara dapat dioptimalkan dan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Baca juga: PPK Jadi Aktor ‘Selingkuh dan KDRT’ Pemilu 2024, KPU: Jika Ada Laporan Bisa Saja Ditindak secara Pidana
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, memberikan apresiasi atas masukan tersebut. Dia menyatakan bahwa gagasan tersebut bisa sejalan dengan anggota DPR yang masih enggan untuk berpindah kantor ke IKN.
“Tapi walaupun kelihatan seperti semuanya sekarang masih enggan semua dilantik berkantor di IKN,” sebut Supratman sembari tersenyum. (CNN/hm22)
