Jakarta, MISTAR.ID

Direktur Utama (Dirut) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah (Jateng) periode 2014-2023, Supriyatno dan Gubernur periode 2013-2023, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal dugaan penerimaan gratifikasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni percaya tak ada motif politik menyangkut laporan dari Indonesia Police Watch (IPW) itu.

“Jika laporan ini disubmit sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin, itu baru berpolemik. Tapi kan saat ini sudah selesai, saya kira tak ada motif-motif politik tertentu,” tukasnya kepada wartawan, pada Selasa (5/3/24).

Baca juga:Dilaporkan IPW, Ganjar Tampik Terima Gratifikasi dari BPD Jateng

Politisi Partai NasDem itu menyebutkan, laporan tersebut merupakan hal yang biasa. Dirinya mengacu pada pengalamannya yang juga pernah dilaporkan.

Sahroni meminta lembaga antirasuah untuk memproses laporan IPW jika ada bukti-bukti pendukung. KPK menurut Sahroni, harus terbuka.

“KPK juga harus menerima dan memproses laporan dari siapapun, jika ada bukti-bukti yang mendukung. Kalau ternyata bukti tidak mencukupi sehingga laporan tak bisa lanjut, ya diumumkan saja secara transparan,” paparnya.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso melaporkan Ganjar ke KPK dengan menyertakan bukti pelaporan.

Baca juga:Ganjar Dilaporkan ke KPK, Ali Fikri: Kami Segera Tindak Lanjuti

Sugeng menuturkan, pihaknya melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi atau suap diterima Direksi BPD Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur BPD Jateng.

“Istilahnya ada cashback dan diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Cashback itu dialokasikan 3 pihak. Lima persen untuk operasional BPD Jateng baik pusat maupun daerah, 5,5% pemegang saham terdiri dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah. Yang 5,5% diserahkan pada pemegang saham pengendali BPD Jateng diduga adalah kepala daerah dengan inisial GP,” ujar Sugeng. (dtk/hm16)