Medan, MISTAR.ID

Lima puluh hari pascabencana ekologis yang melanda wilayah Sumatera, pemulihan dinilai belum berjalan signifikan dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan tak menunjukkan efek jera. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bencana lingkungan tersebut telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Walhi menyebut masyarakat kehilangan hak dasar secara bersamaan, mulai dari tempat tinggal, pangan, air bersih, kesehatan, pendidikan, hingga penghidupan. Aktivitas ekonomi terhenti, gagal panen meluas, akses jalan terputus, listrik padam, serta lonjakan harga kebutuhan pokok terjadi di berbagai wilayah terdampak.

Dampak sosial juga dirasakan hingga ke Aceh, di mana bencana turut menggerus kearifan lokal. Tradisi Meugang, sistem solidaritas pangan masyarakat Aceh, ikut hilang, menandai runtuhnya tatanan kehidupan yang selama ini bertumpu pada keseimbangan ekologis.

Koordinator Desk Disaster Walhi Region Sumatera, Wahdan Lubis, menilai buruknya penanganan bencana semakin memperparah penderitaan warga. Ia menyebut minimnya sarana evakuasi, lambannya respons, serta wacana relokasi tanpa partisipasi masyarakat sebagai persoalan serius.

“Ironisnya, di tengah krisis kemanusiaan, negara justru sigap memobilisasi puluhan alat berat untuk memindahkan kayu-kayu gelondongan pascabanjir tanpa transparansi dan akuntabilitas,” ujar Wahdan dalam konferensi pers bertajuk Dari Bencana ke Pemulihan: Jalan Menyelamatkan Sumatera, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan keberpihakan yang timpang, di mana negara tidak hadir saat rakyat berjuang menyelamatkan nyawa, tetapi hadir ketika berhadapan dengan sumber daya bernilai ekonomi.

Pihaknya juga menyoroti kondisi ekologis Aceh yang semakin rentan. Secara geografis, Aceh berada di pertemuan lempeng tektonik aktif dan memiliki bentang alam penting seperti hutan, sungai, pesisir, dan laut.

“Namun, dalam dua dekade setelah tsunami 2004, tekanan terhadap lingkungan justru meningkat akibat ekspansi industri ekstraktif, alih fungsi hutan, dan tata ruang yang mengabaikan keselamatan rakyat,” tuturnya.

Temuan Walhi di lapangan, lanjutnya, juga menunjukkan kerusakan serius di daerah aliran sungai (DAS). Di sepanjang DAS Tamiang, hampir seluruh kawasan resapan air telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab banjir besar tahun 2025 yang merusak sejumlah desa. (hm27)