WFH dan Pembatasan BBM Dinilai Bisa Untungkan Sekaligus Ancam Hotel di Sumut

Ilustrasi wacana WFH dan pembatasan BBM. (Foto: Gemini)
Medan, MISTAR.ID
Wacana penerapan work from home (WFH) dan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai dapat memberi dampak ganda bagi industri perhotelan di Sumatera Utara (Sumut), yakni berpotensi meningkatkan okupansi hotel kota namun sekaligus mengancam hotel di kawasan wisata.
Hal tersebut dikatakan Ketua PHRI BPD Sumut, Melky Maydiroy Waas, Rabu (1/4/2026). Melky menyebut wacana WFH dan pembatasan mobilitas sebagai "pedang bermata dua".
"Di satu sisi, kebijakan ini bisa menguntungkan hotel-hotel di pusat kota, namun di sisi lain menjadi ancaman serius bagi hotel di daerah wisata," ujarnya pada Mistar.
Melky mengatakan, sisi positif WFH dapat mendorong tren work from hotel (WfH), yang meningkatkan okupansi harian di hotel-hotel kota seperti Medan.
Sementara sisi negatif, pembatasan BBM akan memukul minat perjalanan jarak jauh yang merupakan napas utama bagi hotel-hotel resor di Parapat atau Berastagi. Selain itu, distribusi logistik hotel dipastikan akan terganggu.
"Sektor pariwisata baru saja bernapas lega. Pembatasan mobilitas yang mendadak dikhawatirkan bisa memicu kembali gelombang efisiensi tenaga kerja jika tidak dikelola dengan bijak," kata Melky.
Isu kenaikan harga BBM nonsubsidi per April 2026 mulai mengubah struktur biaya perjalanan wisatawan domestik di Sumut. PHRI memprediksi akan terjadi pergeseran pola berkunjung, seperti lonjakan staycation dalam kota yang membuat masyarakat cenderung memilih liburan di dalam kota untuk menghindari biaya transportasi antar-kabupaten yang membengkak.
"Wisatawan antar-kabupaten diprediksi akan pergi dalam kelompok besar untuk berbagi biaya bahan bakar (sharing cost) atau beralih ke moda transportasi umum yang lebih efisien," ucapnya.
Agar industri perhotelan tetap resilien di tengah krisis energi, PHRI Sumut mengharapkan intervensi nyata dari pemerintah melalui tiga langkah strategis, yaitu stimulus energi seperti pemberian insentif atau tarif khusus listrik dan air untuk kompensasi kenaikan biaya operasional.
"Kemudian, penguatan transportasi massal menuju daerah wisata agar akses tetap terjangkau meski harga BBM naik. Terakhir, dukungan pemasaran destinasi Sumut secara nasional untuk menjaga permintaan (demand) tetap tinggi," ucapnya.
PHRI berharap pemerintah tidak membiarkan industri perhotelan berjuang sendirian. Sinergi antara kebijakan penghematan energi dan keberlangsungan ekonomi pariwisata menjadi kunci agar tren positif okupansi pasca-Lebaran tidak langsung anjlok. (hm25)






















