Medan, MISTAR.ID - Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Viktor Silaen, menyebut pembangunan jalan sepanjang sekitar 15 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Toba dengan Labuhanbatu Utara (Labura) membuka akses ekonomi bagi masyarakat di kawasan tersebut.

Pembangunan jalan yang menelan anggaran Rp91,8 miliar itu dinilai dapat membantu masyarakat, terutama petani, dalam menghemat biaya pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.

“ Akses perekonomian bisa dipastikan meningkat 20 persen pertumbuhannya. Karena mayoritas profesi masyarakat 95 persen adalah petani,” ujar Viktor kepada Mistar, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, selama ini hasil sawit masyarakat dari kawasan tersebut dibawa ke pabrik kelapa sawit di Siantar. Dengan tersedianya akses menuju Labura, hasil sawit dapat dibawa ke pabrik kelapa sawit di Labura sehingga biaya angkutan menjadi lebih hemat.

Viktor mengatakan pembangunan akses Toba-Labura merupakan salah satu terobosan dalam membuka konektivitas antarwilayah. Ia menilai pembangunan infrastruktur tersebut penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Viktor setelah melakukan reses di Kecamatan Habinsaran, Nansao, dan Bor-Bor (Habornas), Kabupaten Toba. Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Selain akses Toba-Labura, Viktor mengatakan masyarakat juga berharap pembangunan jalan Parsuburan menuju Kecamatan Bor-Bor-Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, dapat dilakukan agar konektivitas antarwilayah semakin tersambung.

“Saat saya reses kemarin, masyarakat juga sangat berharap akan dibangun jalan tersebut. Jika jalur tersebut juga dapat dibangun, maka masyarakat sangat senang dan bangga memiliki sosok Gubernur Bobby Nasution,” katanya.

Viktor juga menyoroti pola kolaborasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Sumut dalam menjalankan pembangunan. Ia mencontohkan keterlibatan Komisi D DPRD Sumut dalam menjalankan tugas kedinasan dari Kepulauan Nias beberapa waktu lalu.

“Ini adalah bentuk tata kelola kolaboratif yang juga menjadi tradisi baru bagi pemerintahan di Sumatera Utara,” tegasnya. (hm25)