Medan, MISTAR.ID (2/10/2026) - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan persiapan menjelang penyelenggaraan ibadah haji 2027.

Dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumut Zulkifli Sitorus menjelaskan pengurusan paspor dan visa telah selesai 54,56 persen atau sekitar 3.206 jemaah.

Namun, proses pemeriksaan kesehatan (medical check-up) baru mencapai 33,6 persen atau 1.966 jemaah. Hal ini karena mayoritas calon jemaah masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Rata-rata masih menunggu berapa biaya haji, mungkin masih menghitung apakah terjangkau atau tidak. Begitu biaya telah ditetapkan, baru mereka melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit," katanya, Jumat (2/10/2026).

Selain itu, Zulkifli juga menyoroti strategi bimbingan manasik haji sementara petunjuk teknis dan pencairan anggaran dari kementerian pusat belum diberikan.

Ia menyampaikan telah dilakukan kolaborasi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), majelis taklim mandiri, hingga pihak perbankan untuk mensponsori kegiatan edukasi jemaah.

"Pembimbingnya harus yang bersertifikat dan sudah update. Jangan ilmu sepuluh tahun atau dua puluh tahun lalu membimbing jemaah yang berangkat tahun 2027. Bisa gawat, bisa nyasar jemaahnya karena tidak menguasai informasi terkini tentang perhajian," ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli juga menyuarakan aspirasi penguatan kelembagaan, khususnya pemerataan akses layanan administrasi di wilayah kepulauan.

Ia menyampaikan, saat ini Sumut memiliki 23 kantor administratif, namun wilayah seperti Kepulauan Nias masih berstatus filial yang menginduk di Sibolga.

"Ada keinginan dari masyarakat muslim di Kepulauan Nias agar punya kantor Kementerian Haji dan Umrah sendiri. Kalau sampai ke Sibolga sebagai induknya, akan memakan waktu dan biaya," ujarnya.

Zulkifli menjelaskan posisi vital Sumut sebagai titik pendaratan teknis (technical landing) bagi penerbangan haji nasional, khususnya saat terjadi keadaan darurat medis dan kerusakan pesawat di Bandara Kualanamu.

Untuk menunjang kelancaran evakuasi dan transit jemaah dari bandara menuju fasilitas karantina, ia mengajukan permohonan pengadaan armada bus khusus. (hm02)