Medan, MISTAR.ID
Sebanyak 426 sekolah yang tersebar di 14 kabupaten/kota telah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Komitmen itu diungkapkan pada Deklarasi Sumut Provinsi Inklusif pada 16 Desember 2015 lalu.
Namun, faktanya saat ini, hampir tidak ditemukan satu sekolah inklusi di Sumut yang siap melayani anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal mengakses layanan pendidikan bermutu.
Menanggapi kenyataan itu, anggota Komisi E DPRD Sumut, Tuahman Purba mengatakan jika tantangan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah reguler untuk menjadi sekolah inklusi sejati sangat besar.
“Meskipun deklarasi telah dilakukan, kenyataannya, sekolah inklusi masih belum sepenuhnya siap untuk menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK),” jelasnya, Rabu (24/1/24).
Baca juga:Â LMS Ciptakan Revolusi Pendidikan di SLB Negeri Pembina
Tuahman menyampaikan, sebagian besar sekolah reguler tidak memiliki kesiapan untuk mengelola kehadiran ABK. Sedangkan sebagian sekolah inklusi juga belum optimal dalam kesiapan guru pendamping, fasilitas sarana prasarana, media belajar dan dukungan lainnya.
“Seharusnya, semua sekolah inklusi ditarik ke pemerintah provinsi untuk dikelola secara profesional. Namun itu terlambat dilakukan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti permasalahan kesiapan guru, SDM yang rendah, dan minimnya fasilitas pendidikan yang dapat mendukung ABK.
