Medan, MISTAR.ID

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Benny Harianto Sihotang, menyoroti masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada tahun anggaran 2025 yang mencapai hampir Rp800 miliar.

Ia mengatakan pihaknya telah melakukan uji petik ke sejumlah daerah untuk melihat langsung pelaksanaan program pembangunan. Beberapa daerah yang dikunjungi antara lain Asahan, Labuhan Batu, dan Toba.

“Kalau kami lihat, ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pekerjaan di lapangan sudah mulai rapi, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasilnya. Ini juga karena saya sebelumnya menjadi Wakil Ketua Pansus LKPJ tahun lalu,” ujarnya pada Mistar, Selasa (14/4/2026).

Meski demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah catatan penting, khususnya terkait perencanaan dan kecepatan eksekusi anggaran. Tingginya Silpa, menurutnya, menjadi indikasi bahwa perencanaan program belum sepenuhnya tepat sasaran.

Ia mengakui, faktor bencana alam yang terjadi pada November 2025 turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa kegiatan bahkan terpaksa dibekukan karena harus menyesuaikan dengan kondisi darurat.

“Kalau memang bencana itu berlangsung panjang, tentu anggaran bisa digeser untuk penanganan. Itu juga menjadi salah satu penyebab Silpa. Namun, yang kami lihat ada kekurangan dalam hal kecepatan eksekusi kegiatan,” katanya.

Ia turut menyoroti lambatnya proses administrasi yang berdampak pada molornya realisasi anggaran. Idealnya, kegiatan sudah mulai berjalan pada triwulan pertama, yakni Januari hingga Maret. Namun, pada tahun 2025, banyak kegiatan baru dimulai pada pertengahan tahun, sekitar Juni hingga Agustus.

“Seharusnya di awal tahun sudah berjalan. Kalau sudah terealisasi sejak Maret, kemudian terjadi bencana, anggaran bisa lebih fleksibel digeser. Selain itu, perputaran ekonomi juga bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan, percepatan realisasi APBD dan APBN sangat penting agar dana tidak mengendap terlalu lama di perbankan. Perputaran anggaran yang cepat diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menegaskan, Pansus LKPJ DPRD Sumut menargetkan akan merampungkan pembahasan dan menyampaikan kesimpulan pada 14 Mei 2026. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan.

“Kami dorong ke depan agar tidak lagi terjadi Silpa dalam jumlah besar. Perencanaan harus lebih matang dan pelaksanaan harus lebih cepat,” ucapnya.