Medan, MISTAR.ID - Proyek revitalisasi SMA Negeri Sukma, Kota Gunung Sitoli, dengan anggaran senilai Rp88 miliar disorot. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Fraksi Nasdem, Berkat Kurniawan Laoli, saat pelaksanaan reses I tahun sidang III 2026-2027 di Kepulauan Nias.

Berkat mengatakan, proyek bernilai lebih dari Rp88 miliar tersebut dilaporkan baru rampung kurang dari 50 persen, namun pembayaran telah mencapai sekitar 68 persen dari nilai anggaran.

Politisi Partai NasDem itu menilai, program Gubernur Sumut Bobby Nasution, tidak boleh diciderai oleh oknum nakal. Menurutnya, situasi tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, khususnya untuk memastikan proyek diselesaikan sesuai dengan target dan ketentuan kontrak.

Ia menegaskan, persoalan itu telah disampaikannya juga pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Timur Tumanggor, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara.

Ia turut mempertanyakan kesesuaian antara kemajuan fisik pekerjaan dan pembayaran proyek yang telah dilakukan. Ia khawatir jika situasi ini tidak segera dievaluasi, proyek revitalisasi SMA Negeri Sukma Gunung Sitoli berisiko tidak rampung sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

"Kami khawatir pekerjaan tidak akan selesai tepat waktu, mengingat kemajuan fisik masih di bawah 50 persen, sementara pembayaran sudah mencapai sekitar 68 persen," ujarnya, Jumat (8/10/2026).

Untuk itu, ia mendesak pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara serius terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, setiap pembayaran atas pekerjaan harus sejalan dengan kemajuan yang benar-benar dicapai di lapangan.

Ia menegaskan masalah ini tidak boleh dianggap sekadar ketidakberesan administratif, karena hal ini menyangkut penggunaan dana anggaran daerah dalam jumlah besar dan berdampak pada kepentingan publik.

"Kita harus menghindari situasi di mana dana dalam jumlah besar telah dicairkan, namun pekerjaan belum juga rampung. Pemerintah harus memastikan proyek ini benar-benar diselesaikan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya," katanya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumut segera meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai status proyek tersebut termasuk progres fisik, dasar pembayaran yang telah dilakukan, serta target waktu penyelesaian.

Ia menegaskan DPRD Sumut akan terus memantau pelaksanaan proyek ini melalui fungsi pengawasan dan peninjauan anggaran. "Ini adalah uang rakyat. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa penggunaannya selaras dengan kemajuan pekerjaan dan hasil akhirnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Ia menambahkan, sikap dan kebijakan Gubernur Bobby Nasution sebelumnya patut diapresiasi untuk pembangunan Kepulauan Nias, khususnya pada sektor pendidikan, infrastruktur, hingga sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, ia mengingatkan hal tersebut tidak boleh diciderai oleh para oknum nakal, dan ia memastikan DPRD Sumut siap mengawal jalannya program Pemprov Sumut.