Medan, MISTAR.ID - Seminar Algoritma Bernegara yang diselenggarakan Universitas Negeri Medan (Unimed) menjadi sorotan setelah Presiden Mahasiswa (Presma) Unimed, Muhammad Ade Ikhsani, sekaligus Koordinator Wilayah BEM SI Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), tidak diizinkan bertanya ketika baru meminta kesempatan berbicara dalam sesi tanya jawab.

Pasalnya, belum sempat satu pertanyaan pun dilontarkan, kesempatan untuk berbicara disebut telah tertutup. Peristiwa ini memicu pertanyaan mendasar bagi Ade jika meminta izin bertanya saja tidak diperbolehkan.

“Kegiatan yang semestinya menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara itu justru menyisakan ironi. Sebab, salah satu ukuran penting kualitas forum akademik bukan hanya materi yang disampaikan dari atas panggung, melainkan juga kesediaan memberikan ruang bagi peserta untuk menguji gagasan melalui pertanyaan dan argumentasi,” ujarnya, Jumat (23/10/2026).

Ade mengatakan dirinya tidak sampai pada tahap mengajukan substansi pertanyaan. Ketika baru meminta izin untuk bertanya, ia mengaku langsung diberi tahu bahwa dirinya tidak diperbolehkan.

“Situasi tersebut patut dievaluasi secara terbuka. Jika terdapat keterbatasan waktu atau ketentuan khusus dalam sesi tanya jawab, penyelenggara perlu menjelaskan dasar pembatasannya secara transparan dan konsisten kepada seluruh peserta,” katanya.

Menurutnya, jika forum akademik ingin membangun budaya berpikir kritis, kesempatan berdialog seharusnya tidak menjadi sesuatu yang tertutup sebelum substansi pembicaraan diketahui.

“Kritik tidak semestinya ditakuti. Pertanyaan tidak seharusnya dihakimi sebelum disampaikan,” ucapnya.

Di sisi lain, ia menyoroti penyampaian materi seminar dinilainya lebih banyak berorientasi pada pembelaan terhadap kebijakan pemerintah dan pujian terhadap Presiden Prabowo Subianto dari pada pembahasan kritis mengenai tata kelola negara.

“Membicarakan negara tidak cukup hanya dengan memaparkan keberhasilan pemerintah. Pembahasan yang komprehensif juga perlu menguji kebijakan publik, mengidentifikasi persoalan masyarakat, membedah konsekuensi keputusan politik, serta menempatkan kekuasaan dalam kerangka pengawasan yang demokratis,” ucap mahasiswa FMIPA Unimed itu.

Ia menegaskan, mendukung pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Akan tetapi, dukungan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang evaluasi. Begitu pula kritik tidak seharusnya otomatis dianggap sebagai permusuhan terhadap negara.

“Negara dan pemerintah bukanlah dua hal yang identik. Mengkritik kebijakan pemerintah tidak berarti menolak negara. Sebaliknya, kritik yang bertanggung jawab justru dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan negara,” katanya.

Sebagai Presiden Mahasiswa Unimed sekaligus Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Sumbagut, ia membawa posisi yang berkaitan dengan representasi dan aspirasi mahasiswa. Kehadirannya dalam forum akademik semestinya dapat menjadi kesempatan untuk menguji gagasan, menyampaikan perspektif mahasiswa, dan membangun dialog dengan narasumber.

“Namun, jabatan bukanlah alasan untuk memperoleh keistimewaan. Prinsip yang sama berlaku bagi setiap peserta. Kesempatan berbicara seharusnya dikelola secara adil, sesuai aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten,” ujarnya.

Ia menekankan, pertanyaan mengenai mekanisme penolakan tersebut perlu dijawab secara terbuka. Apakah keputusan itu didasarkan pada batasan waktu, tata tertib, atau pertimbangan lain? Apakah ketentuan yang sama diterapkan kepada peserta lainnya?.

“Klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar publik dapat menilai peristiwa ini secara utuh, bukan sekadar berdasarkan dugaan,” ucapnya.

Ia menambahkan demokrasi bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan pujian. Ia menilai demokrasi juga menuntut kesediaan untuk mendengar pandangan berbeda, menerima evaluasi, dan memberikan penjelasan atas kebijakan maupun gagasan yang disampaikan di ruang publik.

“Forum akademik semestinya menjadi tempat perbedaan pendapat dipertemukan melalui argumentasi, bukan tempat pertanyaan berhenti bahkan sebelum diucapkan,” katanya.

Ia menilai jika sebuah seminar tentang algoritma bernegara justru menghadirkan polemik mengenai kesempatan untuk bertanya, maka persoalan tersebut layak menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara.

“Unimed sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa kegiatan akademik tetap menjunjung keterbukaan, kebebasan berpikir, dan dialog yang bertanggung jawab. Publik berhak memperoleh penjelasan mengenai kronologi kejadian dan alasan di balik keputusan yang diambil dalam sesi tanya jawab tersebut,” ucapnya.

Sebab, ia menilai kualitas demokrasi tidak hanya terlihat dari pidato yang disampaikan di atas panggung, tetapi juga dari bagaimana sebuah forum memperlakukan orang yang ingin mengajukan pertanyaan.

“Seminar tentang bernegara semestinya tidak berhenti pada pembicaraan mengenai negara dan kekuasaan. Ia juga harus berani membuka ruang untuk menguji gagasan, mempertanyakan kebijakan, serta menerima perbedaan pandangan. Sebab, jika pertanyaan belum sempat diucapkan tetapi kesempatan bertanya sudah ditutup, maka persoalan tentang ruang dialog itu sendiri layak menjadi pertanyaan publik,” tutur Ade.